JAKARTA (HR)-Meski belum bisa dipastikan, namun ada sinyal kuat yang menunjukkan Presiden Joko Widodo akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Sinyal itu dilontarkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ditemui wartawan saat hendak menghadap Jokowi di Istana Negara, Selasa (3/2), Pratikno yang ditanya soal pelantikan Komjen Budi secara tersirat meminta mantan ajudan Megawati itu mengundurkan diri.
"Tentu saja sangat indah kalau misalnya justru, misalnya Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," ujarnya.
"Apakah artinya Komjen Budi Gunawan harus mundur?" tanya wartawan mencari penegasan.
"Ya kan kita semua tahu tanpa harus saya ucapkan," kata Pratikno.
Sepanjang Selasa kemarin, Presiden Jokowi telah memanggil sejumlah pimpinan TNI ke Istana Negara. Diduga, pemanggilan itu berkaitan dengan rencana pembatalan pelantikan Komjen BG tersebut. Dalam hal ini, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI, ingin mengetahui kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Tanah Air.
Ada sejumlah elite TNI yang diketahui menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara. Diawali dengan kedatangan eks Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Hendropriyono. Ia tampak muncul sekitar pukul 10.30 WIB. Ketika dikonfirmasi, Hendro mengaku dipanggil Presiden Jokowi.
15 menit setelah kedatangan Hendro, Seskab Andi Widjajanto merapat ke tempat yang sama. Andi yang biasanya gampang memberi keterangan, kali ini bersikap sebaliknya. Andi memilih langsung masuk ke dalam Istana.
Entah pembicaraan apa yang didiskusikan antara Hendropriyono dengan Jokowi. Namun sekitar pukl 11.45 WIB, Hendro sudah keluar dari Istana. Tak sepatah pun kata keluar dari mulutnya. Ia langsung meninggalkan Istana.
Sekitar 10 menit setelah kepergian Hendro, giliran Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tiba di Istana. Tak lama kemudian menyusul secara berturut-turut Komandan Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi. Tak sampai di situ, kemudian muncul pula Kepala BIN Marciano Norman.
Namun demikian jajaran petinggi Polri tak diundang dalam pertemuan itu. Kabarnya Jokowi akan mengundang petinggi Polri dalam kesempatan yang lain.
Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dan Kepala BIN Marciano Norman.
Unjuk Gigi
Kuat sinyal, Jokowi ingin membaca situasi keamanan nasional terkini sebelum mengambil keputusan penting. Tak sedikit pihak yang menyebut Jokowi sedang unjuk gigi kepada parpol KIH yang menekannya, bahwa dirinya adalah Panglima TNI Tertinggi di Indonesia saat ini.
Dalam pertemuan tersebut Panglima TNI melaporkan situasi keamanan nasional yang sangat stabil. "Situasi keamanan terkendali. Stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Saya sampaikan ke Presiden. Masyakarat tidak usah ribut, tenang-tenang saja," kata Moeldoko.
Laporan yang sama juga disampaikan Kepala BIN Marciano Norman. "Secara umum dilaporkan ke presiden bahwa situasi keamanan negeri kondusif," ujarnya.
Sulit memisahkan pertemuan penting itu dengan kabar santer Jokowi akan mengambil keputusan penting dalam waktu dekat. Jokowi akan ke luar negeri mulai 5-10 Februari mendatang.
Kabar yang santer beredar menyebutkan, Jokowi akan mengambil sikap soal kelanjutan pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri pada hari ini. Mensesneg Pratikno juga meyakini Jokowi akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Pratikno juga memberi sinyal presiden akan menunjuk calon Kapolri yang baru.
Terserah Presiden
Terkait dinamika politik itu, sejauh ini belum diperoleh tanggapan dari PDIP, selaku pihak yang dinilai aktif mendorong pencalonan Komjen BG. Ketika dikonfirmasi, Menko PMK Puan Maharani yang merupakan politikus PDIP tidak memberikan tanggapan pasti. Ia menyerahkan keputusan kepada Jokowi.
"Boleh saja pernyataan seperti itu. Tapi kan mekanisme dan hal-hal lain harus menjadi pertimbangan. Apakah nanti, bagaimana nanti, yang memutuskan presiden. Kita tunggu saja," ujarnya.
Ketika ditanya bagaimana sikap PDIP jika Komjen BG tak jadi dilantik, Puan juga tidak bersedia menanggapi. "Tanya PDIP kalau urusan politik, dan (tanya) Bu Mega," jawab mantan anggota DPR ini.
Puan siang tadi mengikuti rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bersama para menko lainnya. Hanya saja, menurut Puan, tidak ada pembahasan terkait polemik KPK-Polri. "Tidak ada sama sekali. Tidak dibahas sama sekali," ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta agar semua pihak menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait isu tersebut.
"Yang terpenting sekarang ini kebijakan yang bisa dan harus terlaksana dengan baik adalah kebijakan Presiden karena wewenang itu menjadi hak Presiden," ujarnya.
Saat ini menurut Agus, masyarakat tengah menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait persoalan status Komjen Budi Gunawan. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, sekarang bisa menjadi momentum yang tepat untuk Presiden dalam bersikap.
Tim 9 Dukung
Terkait statemen Mensesneg, Tim 9 yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik KPK Vs Polri, mendukung hal itu.
"Itu ideal sekali dan tentu sesuai juga dengan yang kami sudah rekomendasikan sebagai tim minggu yang lalu," kata anggota Tim 9, Jimly Asshiddiqie, saat berkunjung ke Kantor KPK, Selasa kemarin.
Ada enam orang anggota Tim 9 yang ikut hadir di KPK, yakni Jimly Asshiddiqie, Bambang Widodo Umar, Hikmahanto Juawana, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana dan Imam Prasodjo. Selama dua jam, mereka menggali informasi dari pimpinan KPK.
Menurut Jimly, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah informasi dari berbagai pihak, termasuk dari Polri dan KPK. Tim yang diketuai Buya Syafi'i Ma'arif itu akan memberikan kesimpulan soal penyelesaian konflik KPK Vs Polri sebelum Presiden Jokowi melakukan lawatan ke luar negeri.
Ketika ditanya kira-kira seperti apa kesimpulan yang akan disampaikan ke Presiden, anggota Tim 9 Hikmahanto Juwana belum bersedia menjelaskan.
"Kita tidak bisa menyampaikan apa yang akan kita rekomendasikan sebelum Bapak Presiden mendengarkan. Karena kita tidak mau lewat media," terangnya. (bbs, dtc, kom, tem, ral, sis)