SELATPANJANG (HR)-Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti, Syamsuar Ramli mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan inventarisasi distribusi BBM dari seluruh APMS yang ada.
Sebab ada indikasi alokasi minyak yang diberikan kepada masing-masing kios pengecer tidak proporsional. Sehingga kios pengecer kembali menjualnya dengan terlebih dahulu mengambil keuntungan belaka.
Ini tidak benar, jika hal itu benar-benar terjadi maka distribusi BBM khususnya jenis premium itu telah menyimpang dari garis yang ditentukan.
"Pantaslah banyak bermuculan kios pengecer yang jumlahnya kian bertambah dari bulan ke bulan. Ini juga memaksa harga BBM menjadi lebih mahal," ungkap Syamsuar kepada Haluan Riau, Selasa (3/2) kemarin lewat ponselnya.
Ditegaskannya, pihaknya akan meminta APMS untuk memberikan data akurat terkait distribusi BBM yang diserahkan kepada masing-masing pengecernya. Sehingga bisa tahu apakah jumlah yang diberikan kepada pengecer itu masih dalam jumlah proporsional atau sudah mengada-ada.
"Sebab kita dapat informasi banyaknya pengecer yang langsung menjual jatah penjualannya kepada kios- kios baru. Ini yang tidak kita kehendaki. Bertambanya jumlah pengecer atau pemilik kios bukan berarti menambah kelancaran dan kemudahan distribusi BBM tersebut. justru bertambahnya kios pengecer itu akan memperpanjang birokrasi kerugian konsumen," ujarnya.
Tentulah kios ini akan mengambil keuntungan dari jasa dia menjual itu. Sehingga yang diuntungkan hanya para pemiliki kios awal yang memang telah memiliki jumlah pasokan yang tetap dari pemilik APMS."Jadi kita akan data ulang distribusi BBM tersebut dari masing-msing APMS kepada para pengecer, “ sebutnya lagi.
Ditambahkannya lagi, selain untuk mengetahui jumlah proporsional kepada para pengecer, juga untuk mengetahui luasan distribusi minyak subsidi tersebut. Sebab ada indikasi distribusi BBM subsidi itu hanya berputar-putar di seputar ibukota kabupaten saja.
"Sehingga desa-desa yang ada di kecamatan masih saja sulit mendapatkan minyak. Ini juga akan melihat konsistensi pemilik APMS, apakah daerah sebarannya benar-benar pendistribusikan minyak itu,” tutupnya.(jos)