Pangkalan Kerinci (HR)-Anggota DDPRD Pelalawan dari Komisi I Syafrizal meminta kepada Pemkab Pelalawan khususnya bagian pengolahan aset daerah untuk dapat memastikan semua aset milik daerah bisa terdata seluruhnya. Sehingga semua aset yang sudah menjadi kekayaan pemerintah bisa terpantau.
Pendataan secara menyeluruh terhadap aset milik pemerintah baik itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak yang menjadi kekayaan milik Pemkab setidaknya harus dicatat dan dibukukan dalam satu file sesuai jenisnya masing-masing. Sehingga memudahkan petugas aset mencari data kepemilikan aset bila mana dibutuhkan.
"Sekarang ini aset kita cukup banyak, sanking banyaknya bahkan ada yang sampai tak masuk pendataan. Sehingga rawan terjadi penyerobotan atau penjualan aset milik pemerintah kepada orang yang tidak bertanggung. Hal ini bisa terjadi akibat kelalaian kita yang tidak mengetahui dimana harta-harta kita akibat tidak dilakukan pendataan dan dilakukan sensus," jelas Syahfrizal, Senin (2/2) di ruang kerjanya.
Pendataan aset sekaligus dilakukan sensus terhadap semua aset milik Pemkab, ujarnya, sebenarnya wajib dilakukan agar dapat diketahui selain berapa banyak jumlah aset yang dimiliki juga untuk mengetahui mana-mana aset yang sifatnya benda bergerak.
Seperti, kendaraan dinas yang setiap tahunnya mengalami penyusutan biaya maka perlu di catat kapan waktunya dilakukan proses lelang.
"Ini penting karena kalau tidak di lakukan pendataan seperti itu maka bisa mengalami devisit anggaran. Sebab, apabila pengadaan kendaraan dinas tidak di imbangi dengan proses lelang kendaraan dinas yang sudah tua maka berdampak pada tingginya biaya perawatan, jadi semua nya harus benar-benar terdata," ujarnya.***