JAKARTA (riaumandiri.co)- Rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), memutuskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada beberapa sektor harus segera membentuk holding atau pengindukan. Ada enam holding yang telah mendapat restu Jokowi.
"Ada 6 holding yang tadi disampaikan dan diminta Presiden dan Wapres untuk dikaji lebih mendalam," ungkap Sekretaris Kabinet, Pramono Anung usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/2)
Rapat diawali dengan sambutan Jokowi. Kemudian, Menteri BUMN Rini Soemarno mempresentasikan program holding. Selanjutnya adalah diskusi oleh para menteri sebelum lahirnya keputusan.
Ide holding, kata Pramono, bertujuan agar BUMN bisa semakin kuat dan tidak terganggu oleh pihak-pihak lain yang mencari keuntungan.
"Usulan mengenai BUMN holding dalam rangka BUMN sehat dan kuat dan menghindarkan BUMN dari praktik yang pernah terjadi. Jadi sangat gampang, sangat rentan untuk ditempeli oleh parpol atau kekuatan politik tertentu," jelasnya.
Arahan dari Jokowi, lanjut Pramono, agar proses bisa dilakukan dengan hati-hati dan mengutamakan efektivitas serta sinergi dengan BUMN lainnya.
"Presiden memberikan arahan agar holding ini dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan sinergi dan membuat BUMN itu menjadi lebih gesit dan tidak terbebani dari hal-hal yang non profit," ujar Pramoni.
Keenam sektor tersebut adalah pertambangan, energi, jalan tol, perumahan, perbankan dan konstruksi. Untuk memperkuat pembentukan holding, Presiden akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum.
"Dalam jangka panjang akan menjadi kekuatan besar seperti Temasek di Singapura atau negara lainnya," tukasnya.(dtc/ara)