RENGAT (riaumandiri.co)-Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto, akan menjadwalkan pertemuan dengan seluruh Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Inhu terkait penggunaan dana desa tahun 2016.
Pertemuan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, sehingga pemanfaatan dana desa dapat diawasi lebih optimal dan transparan.
Penegasan ini disampaikan Bupati usai mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) pembangunan dan pemberdayaan desa dan evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 serta persiapan penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016.
Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini dibuka wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Peran BPD sangat penting dalam pengawasan penggunaan dana desa, sehingga BPD juga harus memahami aturan penggunaan dana desa,” tegas Bupati, Sabtu (27/2).
Bupati juga mengingatkan kepala desa, benar-benar memanfaatkan dana desa yang diterima semata-mata untuk peningkatan pembangunan infrastuktur yang menunjang perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur dilakukan melalui mekanisme padat karya.
“Saya ingatkan kepala desa agar berkonsultasi dengan intansi terkait jika dalam pemanfaatan dana desa masih terdapat keraguan,” ujarnya. Selain itu, Bupati juga telah memerintahkan instansi terkait di lingkungan Pemkab Inhu selalu berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, agar bisa saling bersinergi dan menyesuaikan dengan peraturan baru, sehingga dapat langsung disosialisasikan ke seluruh desa.
Rakornas ini merupakan pertama kali diikuti Bupati usai dilantik pada Rabu (17/2) lalu. Bupati memilih menghadiri Rakornas ini karena dinilai sangat penting, agar sinergi pembangunan dari desa yang dicanangkan pemerintah Pusat dapat berjalan baik di Kabupaten Inhu. (adv/hms)