JAKARTA (riaumandiri.co)-Nasib PSSI sebagai lembaga induk persepakbolaan Indonesia, jadi terkatung-katung lagi. Setelah sempat beredar informasi yang menyebutkan Presiden Jokowi memerintahkan pencabutan sanksi pembekuaan PSSI, namun informasi itu dibantah pihak Istana Negara.
Seperti dirilis sebelumnya, perintah pencabutan SK pembekuan PSSI tersebut, mencuat setelah pertemuan Presiden Jokowi,
Nasib
Wapres Jusuf Kalla, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Agum Gumelar selaku Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI.
"Pada saat pertemuan kemarin, Presiden akan mengkaji terhadap sanksi yang diberikan kepada PSSI,
dan untuk itu Menpora diminta untuk melihat, mengevaluasi, mempertimbangkan, apakah sekarang sudah waktunya (dicabut) atau belum. Itu yang dilaporkan ke presiden," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis (25/2) sore di Istana Presiden.
"Sekali lagi, kewenangan itu ada pada Menpora. Jadi, apa yang menjadi hasil kajian dan berbagai pertimbangan, termasuk semakin dekatnya persiapan Asian Games (2018) dan bahwa kompetisi juga harus berjalan, dan hubungan kita dengan FIFA, dan hal lain itu, juga harus menjadi bahan kajian," tambahnya
Mengenai tenggat waktu, Pramono mengatakan bahwa Menpora-lah yang akan menentukan.
"(Urusan mengaktifkan kembali PSSI) itu urusan Menpora. Yang jelas, hal-hal yang terlalu lama berlarut-larut tidaklah baik. Artinya, harus ada jalan keluar dan diselesaikan," ujarnya lagi.
Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Presiden, Johan Budi. Dikatakan, Presiden ingin melihat perkembangan sepakbola sejak PSSI dibekukan sekitar 10 bulan yang lalu, karena urusan ini bahkan sudah masuk proses hukum.
"Ada beberapa pertimbangan. Pertama, tanggal 26 (Februari) itu batas (pengkajian). Kedua, gugatan masih di MA (Mahkamah Agung). Ketiga, persiapan Asian Games 2018 dan keempat, harus dilihat sikon (situasi kondisi) persepakbolaan nasional," tutur Johan.
"Oleh karena itu, pada pertemuan kemarin dengan Wapres, Menpora dan Pak Agum, (SK pembekuan PSSI) bukan minta dicabut. Presiden perintahkan, lakukan kajian dalam waktu cepat, 1-2 hari harus ada. Bahasanya, dalam cepat kajian, beri alasan yang make sense, akibatnya kalau ini, kalau begitu. Di situ ada Pak Agum dan Pak Wapres, disampaikan seperti itu," tambahnya.
"Jadi dalam 1-2 hari ini ada keputusan, pembekuan dicabut atau memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Ada beberapa hal untuk dihadapi. Selain event juga berkaitan dengan FIFA. kemarin bahasanya, minta sehari, jadi mungkin hari ini,"imbuh Johan.
Segera Disampaikan
Sementara itu, pihak Kemenpora menyatakan sudah membuat draf kajian yang dimintakan presiden tersebut. Draf yang dikerjakan sejak kemarin malam tersebut telah diserahkan kepada Menpora pada Kamis sore kemarin sebelum difinalkan dan dilaporkan ke istana.
"Secara umum, bagaimana masalah tata kelola bisa kami benahi bersama-sama PSSI dan pemerintah, tetapi juga PSSI menjamin itu disetujui FIFA. Nanti takutnya, ini apa-apaan disebut intervensi pemerintah lagi," ujar Kepada Bidang Komunikasi Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.
"Bagaimana ada semacam wujud kongkret selama pembahasan ini, tata kelola seperti apa. Bila mana (presiden) setuju, kami akan bergabung dengan Komite Ad-hoc," ujarnya.
Dikatakan Gatot, draf pencabutan SK pembekuan tidak jadi dilampirkan ke dalam surat yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Sebab, kalau kemarin permintaan presiden adalah pencabutan SK tersebut, sudah barang tentu menteri yang bersangkutan takkan membantah.
Seperti dirilis sebelumnya, perihal perintah pencabutan pembekuan PSSI tersebut diungkapkan Agum Gumelar, setelah pertemuan di Kantor Presiden, Rabu (24/2). "Ada kabar gembira, hari ini PSSI diaktifkan lagi," ujar Agum ketika itu.
Agum menambahkan, pencabutan sanksi pembekuan itu harus diikuti Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Hal itu bertujuan untuk benar-benar mereformasi kepengurusan yang ada saat ini. Tidak itu saja, KLB tersebut harus dilakukan sesuai statuta FIFA. Sedangkan unsur pemerintah akan masuk dalam tim Ad Hoc.
Menurutnya, Presiden Jokowi mengizinkan pihaknya melaporkan hasil pertemuan itu ke FIFA, yang akan menggelar KLB pada 26 Februari besok.
Sebelumnya, Agum telah menemui Wakil Presiden AFC yang juga menjabat anggota Komite Eksekutif FIFA, Prince Abdullah, di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu Agum melaporkan kemajuan yang didapat Komite Ad Hoc Reformasi PSSI, sebagai tim yang dibentuk FIFA untuk menyelesaikan kisruh antara PSSI dan pemerintah.
Setelah itu, pekan lalu Agum melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menpora Imam Nahrawi. Mereka membicarakan status pembekuan PSSI setelah Komite Ad Hoc menyambangi AFC. (bbs, dtc, ral, sis)