Pelaksanaan proyek-proyek APBD Riau Tahun Anggaran 2016 masih terkendala dan belum bisa terlaksana. Hal itu terjadi karena belum adanya Daftar Pengguna Anggaran (DPA) yang dikeluarkan Pelaksana tugas Gubernur Riau.
Padahal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau, sudah mengajukan DPA tersebut kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau. Wakil rakyat sudah meminta Plt Gubri untuk segera mengeluarkan DPA.
"Mengapa Pelaksana Tugas Gubernur Riau memperlambat kerja SKPD dengan belum dikeluarkannya DPA. Padahal SKPD sudah mengajukan. Sebetulnya yang memperlambat Pelaksana Tugas Gubernur Riau bukan SKPD," ungkap Anggota Komisi E DPRD Riau Muhammad Adil.
Ia menduga ada kemungkinan untuk kepentingan tertentu, sehingga DPA ini terlambat keluarnya. "Kalau diperlambat itu kemungkinan ada kepentingan. Seperti bagi-bagi proyek dengan kroni-kroninya, tetangga dan kerabatnya," ujar Adil. Alhasil proyek-proyek yang sudah dianggarkan dalam APBD 2016 ini belum bisa direalisasikan. Terutama proyek-proyek yang bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat Bumi Lancang Kuning.
Seharusnya penguasa pemerintahan mengambil sikap yang cepat dan tepat, sehingga dana APBD yang sudah dianggarkan dapat direalisasikan. Sehingga, pembangunan APBD dapat dinikmati masyarakat. Penguasa pemerintahan bukan malah menunda-nunda pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan kelompok, pribadi ataupun golongan tertentu.
Sudah seharusnya penguasa di Negeri Bumi Lancang Kuning ini benar-benar cepat dan tepat dalam bertindak. Sehingga, tidak terjadi lagi Silpa yang besar seperti beberapa tahun belakangan yang berakibat pembangunan tidak dirasakan masyarakat. ***