PASIR PENGARAIAN (riaumandiri.co)- Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016 masih berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (23/2). Dalam pembahasan terungkap bahwa sinkronisasi antara belanja dan pendapatan yang disampaikan tim TAPD belum lengkap.
“Pertama, dilihat dari dana pendapatan. Pendapatan itu disepakati kurang lebih Rp1,4 triliun sementara belanja Pemkab Rp1,7 triliun. Ini harus di-balence-kan dulu. Dasar itu kami kembalikan kembali kepada tim TAPD untuk bisa mengurangi 30 miliar. Dan oleh TAPD meminta waktu lebih kurang 1 minggu lebih.
Dan sampai hari ini juga ternyata belum selesai seluruhnya,” terang Pimpinan DPRD Rohul H Zulkarnain, S.Sos menjawab Haluan Riau, Selasa (23/2).
Lanjutnya, mengingat APBD Rohul ini dianggap perlu oleh masyarakat, Banggar DPRD Rohul membuat kebijakan dengan membahas anggaran Satuan Kerja (Satker) yang memiliki dokumen yang sudah siap dan dianggap lengkap. Sementara lainnya, menyiapkan sambil pembahasan berjalan dengan harapan satu atau dua hari ke depan bisa selesai.
Zulkarnain, berharap pembahasan KUA-PPAS ini sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah (Banmus). Karena sesuai penjadwalan Banmus, pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD akan berlangsung sampai hari Rabu (24/2). Bila jadwal semula mengalami pergeseran mungkin akan dilakukan rapat Banmus kembali.
“Kita berupayalah, hingga malam atau besok KUA-PPAS ini selesai sehingga agenda selanjutnya bisa dilaksanakan dengan pembahasan RAPBD.
APBD ini akan kita percepat. Karena sesuai aturannya APBD ini seharusnya sudah disahkan. Sesuai target sebelumnya, pembahasan APBD ini ditargetkan sudah selesai pada awal maret 2016. Karena sesuai jadwal sebelumnya 4 maret 2016 APBD Rohul 2016 sudah ketok palu,” katanya.
Sudah Jelaskan Sementara Ketua TAPD Kabupaten Rokan Hulu, Ir. Damri, menegaskana bahwa kelanjutan pembahasan KUA-PPAS Rohul 2016 merupakan pembahasan lanjutan pada hari Kamis (18/2) minggu lalu. Pada pembahasan pekan lalu itu tim TAPD sudah menyampaikan rancangan struktur APBD yang tertuang ke dalam KUA-PPAS baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
Selanjutnya pada awal minggu ini tepatnya Senin (22/2) pendapatan sudah disinkronkan lebih kurang Rp1,4 triliun. Lalu pembahasan lanjutan yang dilaksanakan pada Selasa (23/2) yakni pembahasan belanja.
Dari pembahasan belanja tersebut Badan Anggaran (Banggar) DPRD meminta secara detil. Di mana seluruh kegiatan yang bersifat belanja agar disampaikan secara detil.
“Nah, tahap awal ini kita sampaikan belanja pegawai. Seperti diketahui bahwa belanja pegawai ini termasuk gaji, tunjangan jabatan, tambahan golongan kerja dan lain-lain. Dari hasil pembahasan ini, Banggar ingin melihat total gaji, tunjangan jabatan itu berapa totalnya.
Kemudian tambahan penghasilan, baik itu beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan kerja dan sebagainya,” ungkap Sekda Rohul ini, menjawab Haluan Riau, Selasa (23/2).
“Apa yang diminta Banggar, sudah kita jelaskan secara detil. Jika seandainya mentok lagi, tentu kita berupaya untuk mencari solusinya. Karena kendala pengesahan APBD ini lantaran terjadinya defisit dan terjadinya tunda bayar. Dan oleh Banggar DPRD kemudian berkonsultasi ke Mendagri dan Menkeu. Dan hasilnya DPRD sangat hati-hati,” ungkapnya.
Kendati demikian Sekda optimis jika APBD 2016 akan segera disahkan.***