PEKANBARU (riaumandiri.co)-Rencana pimpinan DPRD Riau untuk menetapkan Sekretaris DPRD Riau definitif, kembali tertunda. Pasalnya, hingga saat ini fraksi-fraksi yang ada di DPRD Riau, belum kunjung menyampaikan sikap mereka.
Alhasil, rapat pleno pimpinan DPRD Riau yang awalnya direncanakan digelar pada Senin (22/2), akhirnya urung digelar.
Penetapan
"Memang, rencananya hari ini (kemarin, red) diadakan rapat pimpinan dewan untuk memutuskan nama calon Sekwan defenitif. Namun, rapat kembali ditunda karena fraksi yang ada belum satu pun memberikan sarannya," ungkap Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo.
Selain itu, tambah politisi PAN ini, padatnya jadwal Dewan juga menjadi penyebab ditundanya penetapan Sekwan definitif tersebut. "Kita harapkan secepatnya, kapannya kita itu belum bisa pastikan, kalau nanti sudah ada saran dan laporan dari setiap fraksi, maka pimpinan akan memutuskan satu nama calon Sekwan," terang Sunaryo.
Seperti diketahui, untuk mengisi posisi itu, Pemprov Riau telah mengajukan tiga nama, yakni Suratno, Nuraini dan Kaharuddin. Ketiga nama itu dinyatakan telah lolos proses assessment yang dilakukan tim panitia seleksi di Pemprov Riau.
Sejauh ini, baru Fraksi Gerindra Sejahtera, yang telah menyampaikan sikapnya, terkait pemilihan Sekwan definitif tersebut. Ketika ditemui baru-baru ini, Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera, Husni Tamrin, dengan gamblang mengatakan pihaknya memilih Kaharuddin. Pilihan itu dijatuhkan karena yang bersangkutan dinilai sudah pengalaman dan pernah diberi jabatan di seluruh sektor. "Beliau tamatan IPDN yang sudah berpengalaman di pemerintahan, pernah jadi kadis dan sekretaris BKD," ujar Tamrin ketika itu.
Terkait hal itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Supriati, membenarkan pihaknya belum mengirimkan laporan kepada pimpinan Dewan, tentang masukan dan saran terkait kriteria calon Sekwan yang akan direkomendasikan.
"Kita memang belum mengirimkan, rapat pemanggilan tiga nama calon Sekwan itu baru dilakukan tadi. Rapat fraksi kita tunda karena anggota fraksi kita masih yang melakukan kegiatan di luar," ujarnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Riau, Masnur mempertanyakan proses fit and proper test calon Sekretaris DPRD Riau, yang dilakukan di tingkat fraksi. Pasalnya, hal itu tidak diatur dalam tata tertib Dewan.
"Sekarang kita bawa juga lagi ke fraksi-fraksi. Di fraksi-fraksi kan ada semacam uji kemampuan dan kita tidak menemukan dalam tatibnya itu," ujarnya.
Kendati politisi asal Kampar ini mengakui tidak ada larangan dalam proses fit and proper test yang dilakukan dewan tersebut, namun di satu sisi ia menilai langkah itu terlalu mengada-ada.
"Ini mengada-ada namanya. Dalam aturan tak ada, tapi dibuat juga. Mereka kan sudah melewati proses assesment," pungkas Masnur. (rud)