PEKANBARU (riaumandiri.co)-Anggota Fraksi Golkar, DPRD Kota Pekanbaru, H Herwan Nasri, meminta Pemerintah Kota Pekanbaru, tidak beropini sendiri, menyatakan adanya defisit APBD 2016 hingga Rp1 trilun, yang berakibat terpaksa mengurangi atau mencoret anggaran lain di APBD 2016.
Hal ini ditekankan, sehubungan dengan perjalanan APBD 2016 yang disahkan oleh DPRD kota Pekanbaru bersama Pemko Pekanbaru, melalui evaluasi Gubernur, terjadi secara sepihak dengan mempublikasikan defisit sebesar Rp1 triliun, dengan alasan berkurangnya anggaran DBH dari pusat, DAK serta tidak tercapainya target PAD.
"Tiba-tiba muncul informasi defisit dan rasionalisasi anggaran oleh Pemko Pekanbaru yang mencapai 20 hingga 25 Persen dari APBD 2016 sebesar Rp1 triliun
dari Rp3,1 triliun. Tentu DPRD Pekanbaru, perlu mempertanyakan, karena APBD yang menjadi Perda itu disahkan melalui lembaga ini," ujar Herwan Nasri saat dikonfirmasi, Rabu (10/2).
Menurut Herwan, Pemko sah saja membuat draf APBD
perubahan APBD tersebut tetapi harus ada koordinasi ke DPRD kota Pekanbaru, sehingga dapat di bahas bersama.
"Mana anggaran yang dicoret, rasionalisasi atau ditambah harus ada persetujuan DPRD Kota Pekanbaru," ungkap Herwan Nasri.
Ia menilai dengan pernyataan sepihak ini jelas akan menimbulkan opini tidak sehat, sehingga berujung polemik.
"Ini yang kita hindari, karena kita tidak ingin timbul polemik dimasyarakat, dan jangan ada kepentingan tertentu. Termasuk informasi yang kita dengar masalah hutang Pemko dengan pihak kedua dan ketiga tentang kurangnya anggaran. Lembaga ini harus tahu. ABPD 2016 sudah kita sah kan bersama. Tapi sekarang kok masih ada hutang dan defisit hingga mencapai 800 hingga 1 Triliun."tuturnya.
Dikatakan Herwan, jika defisit ini jelas terjadi, harusnya ada pembahasan bersama, sehingga jelas diketahui masyarakat.
"Termasuk masalah hutang yang harus dibayarkan dan termasuk juga masalah proyek multi years yang sudah ada MoUnya. Tapi kalau kondisi dilapangan ada masalah maka hal ini perlu kota evaluasi lagi.
Kita menginginkan persoalan ini bisa duduk bersama agar persoalan ini bisa terselesaikan," imbuh Herwan Nasri.
Pernyataan yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Ali Suseno. Politisi Hanura ini menyatakan, persoalan ini jangan sampai terlalu lama dijelaskan Pemko ke DPRD. Tapi sebaliknya, harus secepatnya.
"Sampai saat ini kita tidak diberitahu. Harusnya Pemko memberitahu DPRD, karena pengesahan APBD ini dulu sudah diketahui Rp 3,1 triliun. Sekarang adanya defisit kok didiamkan saja. Kita minta jangan sampai terjadi kekisruhan nantinya persoalan ini," tegasnya.(ben)