PEKANBARU (HR)- Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Provinsi Riau kembali menyatakan sebanyak empat hotel di Kota Pekanbaru terancam tutup pada tahun 2015 karena okupansi yang rendah.
"Tingkat hunian di bawah 35 persen untuk empat hotel seperti Hotel Asean, Hotel Gemini, Hotel Taskurun dan Hotel Bunda. Jadi mereka terancam tutup," papar Ketua PHRI Cabang Provinsi Riau, Ondhi Sukmara di Pekanbaru, Riau, Jumat (30/1).
Dari empat hotel yang berstatus bintang dua dan tiga tersebut, lanjut dia, dua di antaranya sudah dipastikan berhenti operasi. Sedangkan dua lagi akan diambil alih pengoperasian yakni Hotel Taskurun serta Hotel Bunda dan sekarang masih terus beroperasi.
Secara umum operasio-nal hotel berbintang di ibu kota Provinsi Riau masih mengandalkan kegiatan rapat, konferensi dan resepsi perkawinan yang dida-lamnya terdapat pertemuan, insentif, konvensi dan pameran (MI-CE) untuk bisa bertahan.
Namun, setelah pemberlakuan kebijakan melarang pengawai negeri sipil untuk menyelenggarakan rapat atau kegiatan dinas di hotel terhitung pada tanggal 1 Desember 2014 telah berdampak negatif bagi keberlangsungan jasa penginapan tersebut.
"Bisnis jasa perhotelan di Riau saat ini tengah mengalami kelesuan. Karena okupansi atau tingkat hunian hotel sangat rendah. Saat ini rata-rata hanya sekitar 35 persen," katanya, menjelaskan.
Data terakhir PHRI Cabang Provinsi Riau menyatakan, saat ini di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya terdapat sekitar 40 unit hotel bintang satu serta bintang dua kemudian bintang tiga 25 unit, lalu bintang empat 5 unit dan bintang lima berjumlah 3 unit.
"Kami hanya mengandalkan tingkat hunian dari MICE. Untuk itu, kami berharap agar pemerintah untuk menghentikan dulu memberikan ijin operasional hotel baru. Sepanjang bisnis jasa perhotelan masih belum membaik," pintanya.
Dipaparkannya, saat ini jumlah karyawan hotel tetap, kontrak dan PHL se- Riau berjumlah 5.250 orang. Jika okupansi menurun, sebanyak 25 persen akan dirumahkan.
Biasanya pada awal tahun atau bulan Januari, sudah mulai ada kegiatan seperti rapat yang dilaksanakan di hotel. Namun saat ini sangat minim sekali. "Tetapi hal ini juga kita pahami karena instansi pemerintah belum memulai budget APBD-nya," ujarnya.
"Peningkatan okupansi biasanya akan meningkat pada bulan April. Kita berharap jangan ada pelarangan dari Pemerintah Provinsi untuk PNS yang melaksanakan kegiatan di hotel," kata Ondi.(ant/her/ara)