PEKANBARU (riaumandiri.co)-Tahun 2016, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong pengembangan dan fasilitas untuk hunian masyarakat. Komitmen tersebut tertuang dalam keputusan Kementerian Perumahan Rakyat yang telah mengalokasikan dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas senilai Rp9,2 triliun.
Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan kebijakan, pembangunan fisik PSU dan fisik Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas (BSPK) untuk mendorong program MCK Komunal untuk mewujudkan masyarakat cinta kebersihan di seluruh Indonesia.
"Artinya perhatian pemerintah Pusat sudah ada, tinggal perhatian dari Pemda setempat, karena yang memiliki masyarakat adalah Walikota maupun Bupati. Apalagi ketersediaan rumah bagi masyarakat sudah diatur didalam Undang-undang, dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakannya," ujar A Tambi.
Menurutnya, REI siap membantu dalam penyediaan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya tersebut bertujuan untuk merangsang peran serta pelaku pembangunan dalam penyediaan rumah bersubsidi dari pemerintah. Hanya saja dalam penyelenggaraannya, pelaku pembangunan masih dihadapkan dengan permasalahan proses administrasi yang terkesan berbelit-belit.
"Kita tentu berharap dukungan dari Pemkab, mulai dari bagaimana mendapatkan lokasi strategis, bagaimana mendapatkan kemudahan izin yang saat ini dirasakan sulit. Serta masih diberlakukannya biaya retribusi yang dirasakan berat yang tentunya berdampak pada masyarakat selaku konsumen sebagai pembeli," ujar Tambi.
Selain itu juga, ditambahkannya, ketersediaan rumah layak huni tentunya menjadi kebutuhan bagi masyarakat MBR. Seharusnya, pemda setempat bisa menyadari bahwa terjadinya percepatan pertumbuhan property tentu didukung oleh kebijakan Pemkab setempat. Apalagi disaat perekonomian sedang lemah saat ini, karena jika sektor tersebut berjalan maka perekonomian lain juga akan berjalan.
Karena itu, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya Riau ditargetkan membangun sebanyak 8.000 unit rumah layak huni. Namun realisasinya hanya diangka 4.000 atau hanya 50 persen. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah bisa melakukan terobosan baru mulai dari mempermudahan proses administrasi. Sehingga pelaku pembangunan bisa melaksanakan dan daya beli masyarakat bisa naik," ungkapnya. (nie)