SIAK (riaumandiri.co)-Pemerintah Kabupaten Siak sedang melakukan rasionalisasi anggaran yang akan direalisasikan seluruh SKPD. Dalam pekan depan, diperkirakan akan ditemukan angka yang harus ditunda dalam realisasi kegiatan tahun ini.
Demikian disampaikan Bupati Siak, H Syamsuar, Rabu (27/1). Selain melakukan rasionalisasi, untuk efektifitas dan efisiensi anggaran, Pemkab Siak akan melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD tiap tiga bulan sekali, hasil evaluasi akan ditampilkan dalam tiga indikator.
"Kinerja SKPD yang tidak bagus akan kita beri nilai merah dan pejabatnya diberi sanksi. Jika diperingatkan tidak ada perubahan, kita ganti. Kinerja SKPD yang kurang bagus kita beri indikator warna hijau dan SKPD terkait perlu melakukan perbaikan.
Sementara SKPD yang kinerjanya bagus atau mendekati sempurna, kita beri indikator warna kuning. Warna kuning kita ambil dari simbol Melayu Kerajaan Siak," kata Syamsuar.
Menurut Syamsuar, indikator warna dalam evaluasi SKPD ini dilakukan mengadopsi metode yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota yang dijadikan percontohan se-Indonesia.
"Kita sudah melakukan studi banding, dengan evaluasi dan memberikan indikator warna ini hasilnya efektif, disana juga banyak pemangkasan kegiatan, namun hasilnya efektif untuk kemajuan pembangunan," pungkas Syamsuar.
Tinjau Kelayakan Program sementara terkait rasionalisasi ini, Komisi I DPRD Siak akan meninjau lapangan untuk melihat kelayakan program yang sudah masuk dalam APBD 2016. Hasil peninjauan ini akan dijadikan bahan dalam pembahasan rasionalisasi anggaran.
Tujuannya, agar program yang dilakukan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Siak, Sujarwo, Rabu (27/1). Dikatakannya, pihaknya akan melakukan pemantauan secara teliti soal rasionalisasi anggaran, lebih khusus untuk pagu yang digulirkan untuk dana pendidikan.
"Mitra kerja kita ada 14 SKPD, dalam minggu ini kita turun ke lapangan meninjau lokasi tempat akan digulirkannya program pembangunan yang masuk dalam APBD 2016. Dari sini Dewan akan mengetahui pasti mana yang harus diprioritaskan," kata Sujarwo.
Setelah selesai meninjau program setiap SKPD, pihaknya kembali memanggil SKPD terkait untuk duduk bersama membahas rasionalisasi. "Dalam awal bulan depan Komisi I kembali duduk bersama dengan SKPD, kita bahas rasionalisasi itu," kata Sujarwo.
Meski Komisi I melakukan upaya demikian, namun menurut Sujarwo, pihaknya hanya memberikan usulan agar perogram tepat sasaran, sementara mana saja program yang akan direalisasikan akan diputuskan oleh Banggar DPRD Siak bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kapasitas kami hanya membahas dan mengusulkan mana perogram yang lebih perioritas, keputusannya tentu di Banggar dan TAPD," pungkas Sujarwo. (adv/humas)