PEKANBARU (HR)-Kalangan DPRD Riau mendesak Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman melakukan mutasi pejabat terhadap kepala satuan kerja yang memiliki rapor merah karena minimnya realisasi kegiatan APBD tahun 2015 lalu.
"Evaluasi dan mutasi harus segera dilakukan supaya APBD Riau 2016 berjalan lancar. Apalagi saat ini APBD Riau 2016 sudah selesai diverifikasi dan tinggal menunggu dijalankan," kata anggota Komisi A DPRD Riau, Taufik Arrahman, Senin (25/1).
Menurutnya. dengan tuntasnya verifikasi Mendagri ini, seharusnya didukung secara teknis di lapangan.
Dewan Desak "Kalau satker kurang maksimal itu harus dievaluasi dirombak dan mutasi," ujarnya.
Menurut Politisi Gerindra ini, mutasi harus segera dilakukan pelaksana tugas Gubernur Riau sebelum apbd Riau 2016 dijalankan."Jangan sampai terjadi seperti periode sebelumnya, banyak program-program yang dianggarkan tidak terealisasi," ujar Taufik.
Legislator Dapil Pekanbaru ini menyebutkan, Komisi A DPRD Riau sudah melakukan evaluasi satker-satker yang menjadi mitra kerja Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan.
"Dari hasil hearing sudah kelihatan dan Komisi A sudah ada beberapa catatan. Itu sudah kita sampaikan kepada pimpinan," terang Taufik.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi PPP, Husaimi Hamidi. Menurutnya, realisasi APBD dapat melihat kemampuan SKPD."SKPD yang tidak mampu harus segera dievaluasi. Kalau tidak mampu mutasikan saja," ujar Husaimi.
Politisi Asal Rohil ini menyebutkan Dewan melalui komisi-komisi sudah memiliki penilaian-penilaian terhadap kinerja SKPD yang menjadi mitra kerja masing-masing."Maret ini harusnya segera dilakukan dan jangan sampai mutasi terlambat mengganggu jalannya APBD," pungkas Husaimi. (rud)