PEKANBARU (HR)- Untuk melihat langsung proses pelaksanaan proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan Dinas Bina Marga, pekan ini Komisi D DPRD Riau akan meninjau proyek-proyek Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2015.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau Hardianto mengungkapkan pihaknya berencana turun langsung meninjau proyek yang merupakan tupoksi dan fungsi pengawasan terhadap skpd yang menjadi mitra kerja Komisi D.
Disebutkannya, sasaran utama tinjauan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan dinas bina marga. Kemudian, dinas cipta karya dan skpd yang lainnya mitra kerja komisi D.
"Kita rencanakan pekan depan untuk meninjau proyek-proyek pembangunan sepanjang jalan ke Rohil, jalan Siak, kabupaten bengkalis, kabupaten Rohil. Kemudian, ke arah kota Dumai dan kembali ke kota Pekanbaru untuk proyek pembangunan yang sudah berjalan 2015 lalu," terang Hardianto kepada Haluan Riau, Jumat (15/1) di gedung DPRD Riau.
Hal senada disampaikan Sekretaris komisi D DPRD Riau, Asri Auzar. Politisi Demokrat ini menjelaskan, tinjauan proyek dilakukan pihaknya untuk melihat langsung program yang dilakukan Dinas Bina Marga tahun 2015 setidaknya ada 4 proyek yang tidak bisa dijalankan.
"Kita akan tinjau langsung ke lapangan untuk melihat proyek apasaja yang sudah dijalankan dinas Bina Marga dan itu ada beberapa item paket, kalau tidak salah itu 4 paket yag diputus kontraknya itu yang akan tinjau," terang Asri.
Dilanjutkannya, nasib empat proyek yang di putus kontraknya tersebut, kelanjutan pelaksanaannya baru dapat dimasukan dalam apbd murni 2017. Karena, proyek yang diputus kontrak tahun 2015 otomatis tidak bisa masuk kedalam apbd 2016.
"Karena itu, mungkin akan dilanjutkan ke apbd murni 2017 mendatang. SKPD diharapkan memblacklist perusahaan-perusahaan putus kontrak tersebut agar tidak dimasukkan lagi ke proyek selanjutnya," ujar Asri.
Politisi Asal Rohil ini menerangkan, total progyek yang tidak dapat dijalankan mencapai Rp550 miliar dikarenakan belum adanya DED (Detail Engineering Design) proyek tersebut. "Proyek Rp550 miliar itu tidak bisa mereka kerjakan, karena ded-nya belum ada," pungkas Asri.(rud)