BAGANSIAPIAPI(HR)-Plt Sekda Rohil Surya Arfan, menyebutkan bahwa meski APBD 2016 telah disahkan DPRD, namun strukturnya masih perlu perbaikan. Pasalnya, pemerintah Pusat memangkas lagi DBH Migas sebesar Rp150 miliar.
Diperparah pengurangan tahun 2015 Rp500 miliar lebih dan dana triwulan keempat 2015 yang ditunda bayar Rp400 miliar lebih. Berimbas, belanja langsung terancam tidak ada.
“Tahun 2015, kita pengurangan Rp500 miliar lebih, kemudian tahun 2016 ini terjadi pengurangan lagi Rp150 miliar. Dana yang kita terima triwulan keempat, tidak dibayarkan oleh Pusat, ditunda bayar sebesar Rp400 miliar lebih,” ungkap Plt Sekda Rohil Surya Arfan, Sabtu (16/1), saat memimpin rapat di lantai IV kantor Bupati.
Oleh karena itu, yang semula struktur APBD Rohil yang sudah disekati dengan Dewan Desember lalu, terjadi pergeseran-pergeseran sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
“Andaikan dana Rp400 miliar itu tidak disalurkan pemerintah Pusat nantinya pada akhir tahun 2016, maka ada sekitar Rp1 triliun lebih kita akan mengurangi semua kegiatan kita,” katanya.
Maka apabila terjadi pengurangan Rp1 triliun lebih, hampir semua kegiatan tidak ada, Pemkab Rohil hanya belanja tidak langsung saja, berupa belanja pegawai, belanja listrik serta sejenisnya, karena Rp1,02 triliun yang harus dibintang di APBD itu. “Andai kata Penghulu sekalian yang kemaren masuk dalam APBD tak jadi dilaksanakan, itulah penyebabnya. Camat nanti tolong disosialisaskan kepada masyarakat, ini bukan kesengajaan kita, tapi kebijakan Pusat,” sebut Surya.
Pemkab Rohil menurut Surya, telah membicarakan dengan pihak DPRD dan berkomitmen tidak bisa membiarkan seperti ini dan mencoba mencari solusi berdasarkan pengalaman yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengutus kepala Bappeda, Dispenda, Sekda dan Komisi B DPRD berangkat ke Jakarta, dan akhirnya berhasil mendapatkan dana sekira Rp300 miliar.
“Tidak tertutup kemungkinan untuk Rokan Hilir kita rancang untuk berangkat kesana, mungkin dua rombongan, saya sendiri, kemudian Tim TAPD kita mempertanyakan dana yang harus kita terima tapi tidak mereka salurkan oleh pemerintah Pusat,” pungkasnya. (adv/hms)