PASIR PENGARAIAN (HR)-Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD Rokan Hulu, tahun 2016 di tingkat komisi selesai dilaksanakan, minggu kemarin. Dari hasil pembahasan, komisi mengeluarkan beberapa rekomendasi ke Badan Anggaran DPRD Rohul.
Sesuai keterangan yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Rokan Hulu, Wahyuni, menjawab Haluan Riau, Minggu (17/1) menjelaskan bahwa sesuai hasil pembahasan yang dilakukan di tingkat Komisi IV meng hasilkan beberapa rekomendasi yang menjadi pertimbangan bagi Banggar adalah besarnya belanja dari pendapatan daerah.
“Intinya komisi sudah membahas dengan seksama. Dan kita melihat ada beberapa kegiatan yang perlu dipertimbangkan terutama pada kegiatan yang dilaksanakan badan dan dinas, ada yang lebih tinggi belanjanya. Kalau dilihat dari KUA-PPAS belum berimbang," ujarnya. Ini harus dikaji lagi di tingkat Banggar. Jangan sampai kegiatan APBD tahun 2016 terutang lagi.
Menurut Wahyuni, kendala yang dihadapi dalam pembahasan yakni besarnya belanja dari pendapatan Daerah (PAD). Sementara estimasi APBD mengalami naik turun. Baik dari pusat, provinsi maupun APBD Rokan Hulu, sendiri.
“Selaku Ketua Komisi IV DPRD Rohul, kami menginginkan kegiatan APBD 2016 pro rakyat. Artinya pembangunannya dilakukan dari desa ke kabupaten. Bukannya kita tidak setuju dilakukan di ibu kota kabupaten tapi hendaknya ada perimbangan antara pembangunan di desa dan ibu kota kabupaten,” harap politisi Partai Demokrat Rohul ini.(adv/humas)