SELATPANJANG (HR)- Masyarakat Meranti minta dinas terkait melakukan monitoring secara rutin terkait operasional berbagai pelabuhan rakyat yang ada.
Masyarakat pengguna jasa pelabuhan itu belakangan merasa kurang nyaman dengan adanya tindakan oknum-oknum buruh yang menetapkan tarif semaunya. Mulai dari jasa porter dan juga penetapan biaya parkir kenderaan.
Masyarakat pengguna pelabuhan Meranti Bunting misalnya, sejak lama merasa keberatan dengan penetapan tarif parkir roda dua hingga Rp3 ribu. Penetapan tarif parkir tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perda.
"Untuk itu, diharapkan kepada instansi terkait agar melakukan perbaikan tata kelola pelabuhan tersebut,”ungkap Elyas warga Desa Meranti Bunting, kepada Haluan Riau baru-baru ini.
Disebutkannya, untuk menertibkan operasional pelabuhan itu, petugas terkait haruslah berada di sana. Sehingga kalaupun ada pungutan dari masyarakat tentu akan berkontribusi terhadap pemasukan kas daerah.
Sementara yang terjadi selama ini, pungutan yang dilakukan hanya untuk kepentingan kantong pribadi oleh segelintir orang. Apakah keberadaanya telah sesuai prosedur hal ini patut ditertibkan,”kata dia lagi.
Menurutnya, masyarakat sangat berharap ada perubahan kebijakan pemerintah atas kehadiran pelabuhan tersebut. Jadi bukan untuk mempersulit masyarakat, tapi haruslah membantu memperlancar dan memberikan kemudahan,”katanya.
Ditambahkanya, keluhan masyarakat ini sudah lama terjadi, namun sejauh ini belum ada tanggapan dari instansi terkait. Untuk menurutnya, berbagai pelabuhan rakyat yang ada hendaknya bisa terbebas dari praktik pungutan liar. Sehingga tidak memberatkan masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, Hariadi ST MT menjawab Haluan Riau mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan penertiban di berbagai pelabuhan rakyat tersebut.
Terkait keberadaan pelabuhan Meranti Bunting, sebut dia, sejauh ini sarana dan prasana pelabuhannya juga masih sangat minim. Sehingga keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan dapat dimanfatkan seluas-luasnya untuk memberikan kemudahan bagi pangguna pelabuhan tersebut. Untuk itu pihaknya akan akan mempertimbangkan penempatan petugas di pelabuhan itu guna pengawasan,”sebut dia lagi.(jos)