Tanjungpinang (HR)-Pemerintah Provinsi Kepri, Pemkab Bintan dan anggota DPRD yang memiliki dapil di Kecamatan Tambelan diminta bertanggungjawab terhadap kondisi masyarakat Tambelan saat ini.
Sebab, lebih dari sebulan lamanya, kapal laut yang merupakan tranportasi tunggal penghubung pulau tersebut dengan ibukota provinsi tidak kunjung berlayar.
"Akibatnya, ada ratusan warga Tambelan di Tanjungpinang ini tidak bisa kembali ke Tambelan dengan alasan kapal tak ada," kata Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Tambelan, R. Patria, Rabu.
Dampak lainnya, persedian kebutuhan bahan makanan di pulau yang memiliki penduduk sekitar 5000 jiwa tersebut juga terancam. Karena, kapal ikan yang selama ini turut aktif mendistribusikan pasokan bahan pokok terkendala kondisi cuaca dan gelombang.
Ditambah lagi, tidak ada aktifitas kapal lain yang singgah ke Tambelan, kecuali dua kapal ikan, dan Perintis yang masih belum pasti pengoperasiannya.
"Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab harus mencarikan solusinya, karena Tambelan itu merupakan bagian dari Kepri dan juga bagian dari Bintan," tegasnya.
Pemerintah yang dimaksudnya adalah Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan yang seharusnya mampu memberikan solusi tekait kondisi tranportasi laut di kecamatan terjauh dari Bintan tersebut.
Pihak lain yang dianggapnya paling bertanggung jawab terhadap nasib masyarakat Tambelan adalah para wakil rakyat yang berasal dari dapil Kecamatan Tambelan.
"Karena mereka dipilih, digaji adalah untuk memperjuangkan aspirasi warga," tegas Patria.
Menurut Patria, di tengah kondisi seperti ini, cara paling mudah yang bisa dilakukan sebenarnya adalah memanfaatkan kapal navigasi sebagai alternatif tranportasi bagi masyarakat Tambelan.
"Mengenai biaya solar, pandailah pemerintah mencari cara, yang penting warga tambelan tidak terlantar. Seandainya disubsidikan, mungkin tak sampai 100juta untuk bahan bakarnya," papar Patria.(ant/azw)