Pasca sowannya pimpinan PKS ke Presiden Jokowi Desember lalu, banyak kalangan yang mengira bahwa partai ini telah "takluk" dan bersedia membuka peluang bekerja sama dengan lebih sejalan dan intens lagi dengan pemerintah. Bahkan, ada pula yang meyakini hal itu merupakan sinyal akan masuknya PKS dalam jajaran kabinet Jokowi.
Pandangan itu sekilas ada benarnya mengingat tengah berkembangnya wacana akan dilakukannya reshuffle jilid II oleh Presiden dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Setelah itu muncullah nama-nama fungsionaris PKS yang disebarkan entah oleh siapa yang digadang masuk dalam jajaran kabinet baru Jokowi, semisal Al Muzammil Yusuf untuk Jaksa Agung Menkumham, Taufik Ridho untuk Menkominfo Menpora atau Zulkieflimansyah untuk Menteri Perindustrian BUMN.
Publik kemudian semakin yakin akan kejinakan PKS setelah ada rencana mencopot Fahri Hamzah dari posisi wakil Ketua DPR. Di tengah berbagai dugaan dan asumsi itu, belum lama ini eakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa PKS tetap akan dalam posisi oposisi loyal, tidak berorientasi masuk kabinet, dan tetap di dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Sikap PKS yang disuarakan oleh Hidayat itu merupakan hal biasa dan normal saja bagi partai ini. Dilihat dari catatan sejarahnya, berada di luar pemerintahan dan berkarakter oposisi sudah merupakan bagian dari partai ini.
Jika dirunut ke belakang, embrio partai ini telah ada pada awal tahun 1980-an, sebagian malah mengatakan sejak pertengahan akhir 1970-an, saat partai ini masih dalam rahim sebuah gerakan yang kemudian dikenal umum sebagai gerakan Tarbiyah.
Dalam masa-masa itu, yang dalam perspektif gerakan dikenal sebagai masa pembentukan kesadaran individual (mihwar tanzimi). Gerakan ini bergerak di tataran masyarakat dengan amat hati-hati mengingat keberadaan rezim Orde Baru yang masih menganut fobia terhadap Islam politik. Rezim tak segan memberangus kalangan yang dilabel sebagai ekstrem kanan dengan keras.
Beberapa ulama, misalnya, masuk hotel prodeo hanya karena menyuarakan pandangan kritis berdasarkan perspektif Islam. Dalam nuansa itu gerakan Tarbiyah bergerak dengan dinamis meski bersifat bawah tanah (underground). Jaringan dikembangkan dengan kekuatan sendiri berlandaskan komitmen ideologis individu per individu.
Karakter oposan sedemikian tertempa dengan baik mengingat baru sekitar tiga dekade kemudian gerakan ini mendapat kesempatan untuk berkiprah di atas permukaan dalam kancah politik. Hasilnya, tetap pembawaan untuk tidak tergiur dalam pemerintahan dan sikap kritis khas oposisi tidak mudah tergerus. Masih kita ingat bahwa PKS adalah partai yang menolak bergabung dalam Kabinet Megawati, meski bersama-sama partai lain turut berperan dalam mendorong dilakukannya impeach ment terhadap almarhum Presiden Gus Dur.
Publik juga mungkin masih ingat bagaimana partai ini "konsisten untuk tidak konsisten" mendukung pemerintahan SBY dengan bolak-balik melakukan otokritik terhadap pemerintah yang didukungnya. Sehingga, banyak kalangan yang menghendaki PKS keluar saja dari koalisi pemerintahan SBY, yang sebenarnya turut didukungnya sejak saat putaran kedua Pilpres 2004.
Saat ini posisi politik yang diambil PKS sebenarnya jelas. Bahwa sejak awal PKS berkomitmen mendukung Prabowo Subianto, dengan konsekuensi manakala kandidatnya kalah, partai ini akan berkhidmat menjadi oposisi. Sikap itu sudah dirancang dan dimantapkan menjelang pilpres 2014.
Jaringan PKS kemudian menjadi motor yang tangguh, dan paling tangguh di antara partai-partai pendukung Prabowo, dalam upaya memenangkan kandidatnya, meski tidak cukup tangguh untuk melawan gugus relawan Jokowi-JK. Komitmen PKS untuk all out mengindikasikan adanya nuansa kepentingan ideologis yang cukup kental. Tidak mengherankan jika bagi sebagian kalangan sikap politik saat pilpres hingga kini tetap bernapaskan ideologis.
Bagi partai seperti PKS, persoalan ideologis adalah persoalan mendasar dan sulit ditawar. Memang tidak sepenuhnya mampu dijalankan secara konsisten, tapi untuk mengatakan partai ini murni pragmatis seperti partai lain pada umumnya adalah tidak juga tepat. Setidaknya dalam konteks politik di level nasional karakter ideologis ini coba untuk tetap dipertahankan.
Kenyataannya saat ini secara internal partai dikendalikan oleh mereka yang ingin melakukan pemurnian ideologi dan mencanangkan sikap untuk back to basic. Hal ini menandai adanya perubahan aksentuasi ideologi dari pengendali partai sebelumnya yang cenderung bersikap pragmatis dan fleksibel dalam melakukan manuver politiknya.
Dalam nuansa ini justru aneh jika PKS dibayangkan akan mau bekerja sama mengingat penguasa dalam partai saat ini jauh lebih "puritan" dan terbiasa dengan hal-hal yang tidak berbau "kesejahteraan". Peluang untuk masuk dalam kabinet sebenarnya justru lebih terbuka pada masa kepengurusan sebelumnya, tapi justru pada masa itu pun PKS tetap tidak tergoda untuk masuk kabinet.
Dengan demikian, pernyataan PKS untuk sekadar melakukan komunikasi politik secara langsung kepada Presiden, untuk menunjukkan sikap dapat bekerja sama kepada pemerintah sejauh menguntungkan bagi rakyat, bukanlah mengada-ada. Komunikasi politik yang baik antara oposisi dan pemerintah semacam itu dalam negara demokratis wajar adanya. Di sana hubungan personal dapat terawat dengan baik, meski dalam perdebatan di parlemen baik pemerintah dan oposisi dapat saling menyerang dengan garang.
Bagi sebagian kalangan, sikap ini juga ditafsirkan sebagai upaya menunjukkan wajah ramah terhadap pemerintah sebagaimana yang ditunjukkan oleh partai-partai lain. Apalagi, sebagai sebuah partai Islam, ada semacam kewajiban moral untuk berlaku santun, meski bagi sebagian lainnya juga dirasa tidak perlu, terutama manakala menghadapi kemungkaran.
Sikap inilah yang tampaknya akan dibangun oleh pengendali partai saat ini, meski hal itu tidak berarti mencairkan komitmen ideologis yang telah dicanangkan. Pada akhirnya sekali lagi manuver politik PKS akhir tahun menegaskan bahwa PKS mengakui dan mendukung pemerintah dalam kapasitas sebagai oposisi. Tidak lebih dan tidak kurang. ***
Peneliti Utama LIPI