PANGKALAN KERINCI (HR)-Pada Senin (11/1) Mahkamah Konsitusi menggelar sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan. Banyak pihak menantikan keputusan lembaga ini, pasangan calon mana yang memenangkan sengketa dan berhak memimpin Negeri Seiya Sekata lima tahun ke depan.
Namun, ada yang aneh dan janggal melihat tamu yang hadir di gedung MK tersebut. Pasalnya, sejumlah kepala desa turut berbondong-bondong ke gedung gugatan sengketa Pilkada. Tetapi, tak diketahui kapasitas seorang kepala desa menghadiri sidang Pemilukada.
Banyak masyarakat menyayangkan kondisi tersebut, seharusnya kades harus fokus bekerja di desa hingga menyelesaikan program-program pembangunan yang baru.
"Sebagai apa rombongan kepala desa berangkat ke gedung MK itu. Apa kapasitas mereka ikut-ikutan ke gedung MK, atau hanya sebagai topeng untuk plesiran saja. Saya lihat dan baca dari beberapa kepala desa di update status BlackBerry Messenger (BBM) mereka. Tidak malu ya kades-kades kita ini, ramai-ramai ke MK dengan kapasitas yang tak jelas," ujar salah seorang masyarakat Pelalawan, enggan namanya di tuliskan, Senin (11/1).
Menurut warga ini, kepala desa menjadi ujung tombak segala pembangunan di desa, tidak seharusnya berada di gedung MK. Apalagi, seorang kades dalam helat Pemilukada juga berada di garis netral, bukan jabatan politis. Masyarakat dibuat jengah ulah kades yang ikut ke gedung peradilan gugatan sengketa pemilukada tersebut.
"Atau jangan-jangan hanya akal-akalan Kades saja agar bisa plesiran ke Jakarta. Atau kedok Kades saja untuk mengelabui masyarakat dan keluarganya ikutan ke MK, pada hal entah kelayaban dimana," cetus warga ini kecewa.
Warga meminta kades yang plesiran dan bersenang-senang agar dievaluasi oleh Pemkab Pelalawan melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pelalawan. Karena, tidak sepantasnya seorang Kepala Desa berkeliaran dan plesir disaat Bupati meminta Kades meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintah (Kabag Tapem), Novri Wahyudi, saat dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui sama sekali perihal kades yang berangkat ke gedung MK. Ditegaskan mantan Camat Bandar Petalangan dan Pangkalan Kuras ini, sama sekali tidak ada izin kades yang berangkat ke MK tersebut.
"Saya tidak mengetahui bila ada kades yang ke MK dan bila itu ada, mereka itu sama sekali tidak ada izin dari Tapem," ungkap Novri Wahyudi, di ujung telponnya, Senin (11/1).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pelalawan, Habibi Hapri yang tengah berada di MK, mengaku tidak ada melihat sosok kepala desa yang turut ke gedung MK."Saya memang di MK sekarang ini, namun tak ada melihat rombongan kades," ujarnya singkat.
Salah seorang kepala desa, di Kabupaten Pelalawan saat dikonfirmasi mengaku sempat ke gedung MK untuk menyaksikan demo yang berlangsung. Namun, ia menyebutkan tengah jalan-jalan ke Bandung.
"Tadi iya sempat ke MK untuk melihat orang demo. Tapi sekarang lagi meluncur ke Bandung, jalan-jalan," ungkap Kades ini, enggan namanya ditulis.(zol)