JAKARTA (HR)-Keberadaan Badan Usaha Milik Negara, menjadi sorotan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Tak ayal, hal itu membuat sorotan terhadap Menteri BUMN, Rini Soemarno kembali mencuat.
Hal itu dilontarkan Megawati, saat memberikan pidato dalam Rakernas PDI Perjuangan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1).
"Konstitusi mengamanatkan pentingnya peran BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. Milik negara, milik negara. Tapi beda yang terjadi saat ini, BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan business to business. Atas hal tersebut, PDIP memberi perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan Undang-undang tentang BUMN," papar Mega.
"Demikian halnya, ketika DPR RI memutuskan untuk menggunakan hak Dewan, melalui pembentukan Pansus Angket Pelindo II. Pansus ini diyakini menjadi pintu masuk untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi," tandasnya.
Dalam pidatonya itu, Mega memang tak gamblang menyebut agar Presiden menindaklanjuti Pansus Pelindo II.
Dalam
Seperti diketahui, salah satu rekomendasi Pansus Pelindo II yang diketuai anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitalo adalah pemberhentian Menteri BUMN Rini Soemarno.
Spekulasi
Pidato Megawati tersebut menimbulkan spekulasi soal menteri terkait, dalam hal ini, Menteri BUMN Rini Soemarno. Apakah ini berarti PDIP menginginkan adanya reshuffle untuk Menteri BUMN Rini Soemarno?
"Apa yang disampaikan Ibu Mega sebagai Ketum partai sudah terbuka, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi," ungkap Ketua DPP PDIP Pramono Anung.
Meski tidak secara gamblang, Pramono terkesan menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati memang ditujukan untuk Rini. Nama Rini sendiri memang sudah berkali-kali diterpa angin bahwa akan didepak dari Kabinet Kerja.
"Bu Mega menyampaikannya secara terbuka dan sudah menjadi konsumsi publik. Tidak perlu penafsiran apa-apa," tukas Pramono.
Di sela-sela Rakernas tersebut, Presiden Joko Widodo sempat memberikan pengarahan kepada para kader PDIP. Namun menurut Pramono yang juga Seskab itu, dalam pengarahan tertutup itu, Jokowi tidak menyinggung soal isu reshuffle kabinet yang sedang santer dibicarakan.
Ditambahkannya, Presiden Jokowi juga tidak memberikan tanggapan atas sindiran Megawati terkait BUMN tersebut. "Beliau tidak menyinggung itu, tapi lebih pada menekankan tadi. Bahwa ini adalah tahun percepatan kerja, perlu bekerja lebih keras dan giat. Dan tidak punya banyak waktu jadi ya kerja," ujar Pramono.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menilai, pernyataan Mega tersebut masih bersifat normatif. "Itu normatif. Yang disampaikan Ibu Ketua Umum itu normatif," ujarnya.
Dia menepis anggapan bahwa kritikan itu khusus menyasar Menteri Rini. Pratikno menyebut yang disampaikan Megawati memang yang seharusnya, yaitu bahwa BUMN tidak boleh seperti swasta.
"Bahwa BUMN tidak boleh disamakan dengan korporasi swasta. BUMN tidak boleh pertimbangan-pertimbangan aksinya dan orientasinya bisnis. Normatif lah," ulangnya.
Sedangkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, pernyataan itu menunjukkan bahwa harus ada koreksi terhadap BUMN. "PDIP paham fatsun politik. Paham politik ekonomi BUMN yang seolah-olah dengan pendekatan corporate swasta, harus ada koreksi," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal rekomendasi Pansus Pelindo II di DPR ke pemerintah. Salah satu rekomendasi itu adalah untuk mencopot Rini Soemarno dari jabatannya.
"Ketika DPR lewat pansus nyatakan menteri BUMN langgar UU, ini akan jadi perhatian Jokowi. Jokowi selama menjalani komunikasi dengan DPR, ada hubungan menghormati. Ujungnya reshuffle atau tidak, kembali ke Presiden. Bukan keputusan kami," jelasnya.
"Kami tidak pernah keluarkan pernyataan rekomendasi reshuffle," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, membenarkan penilaian Megawati tersebut. Khususnya terkait peran BUMD yang terkesan sudah seperti korporasi.
"Ibu Mega benar. BUMN adalah instrumen negara untuk menyebarkan kesejahteraan, bukan untuk berbisnis. Oh iya betul, saya termasuk yang mengkritik BUMN yang memiliki konsep 'B to B'. Salah itu kalau BUMN berpikir business to business," ungkap Fahri.
Berikan Arahan
Sementara itu, terkait pengarahan Presiden Jokowi kepada para kader PDIP, Pramono Anung mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan Jokowi. Di antarany terkait pengalamannya memimpin roda pemerintahan. Mulai saat ia menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI, dan kini sebagai presiden.
"Pengalaman itu yang dibagi kepada seluruh kader partai karena apapun PDIP ada di dalam kekuasan tertinggi, dalam hal ini presiden," ujar Pramono.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan betapa pentingnya program pemerintah daerah yang disinkronkan dengan pusat. Karena itu, daerah diminta memberikan bantuan dalam mewujudkan percepatan pembangunan di daerah.
Begitu pula dengan kemenangan PDIP saat Pilkada serentak, Desember lalu. "Saat ini PDIP telah memenangkan Pilkada pada 2015 dengan angka yang cukup signifikan. Ini diharapkan dapat menjadi percepatan pembangunan pemerintah pusat," tambah Pramono.
Jokowi juga menyampaikan bahwa tahun kedua Kabinet Kerja, adalah tahun percepatan kerja. Percepatan kerja yang dimaksud Jokowi adalah mengenai bagaimana segera diselesaikannya pembangunan infrastruktur-infrastruktur di daerah. Khususnya di daerah perbatasan dan daerah Indonesia Timur.
"Dan itu akan banyak dana yang ke daerah. Itu perlu ada banyak pengawasan, penjagaan dan kontribusi dari pemda. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apa yang disampaikan Pak Jokowi membangun dari pinggiran, dan itu dibuktikan oleh beliau," tutur Pramono.
Pramono memastikan bahwa semua kader PDIP akan memberikan dukungan kepada pemerintah Jokowi-JK. Termasuk seluruh jajaran dan program kerjanya. "Kalau itu tidak diminta pun kader PDIP memberikan dukungan kepada pemerintahan yang dimandori oleh Pak Jokowi," tambahnya. (bbs, dtc, ra, sis)