RENGAT(HR)-Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah mengalami perubahan dan memerlukan pengisian pejabat. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Suharto, menyarankan eksekutif melakukan evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemkab Inhu.
“Salah satu penyebab belum berjalannya Anggaran 2015, karena beberapa SKPD yang baru dilebur, belum ada pengisian pejabat,” ujar Suharto, Rabu (28/1).
Di antara SKPD yang diubah yakni, Kantor KBPP menjadi Badan KBPP yang sebelumnya dijabat eselon III. Kemudian Kantor Kesbangpol dan Penganggulan Bencana Daerah (PBD) saat ini dipasah. Begitu juga Kantor Sapol PP yang sebelumnya terdapat Pemadaman Kebakaran (Damkar), saat ini masuk di Kantor PBD.
Dalam pembahasan Anggaran Tahun ini, masing-masing SKPD yang dilakukan perubahan sudah mengacu kepada SKPD yang ada. “Tentunya SOTK yang lama tidak lagi sesuai dengan SKPD yang disempurkan saat ini,” ungkapnya.
Ia berharap, dalam waktu dekat sudah seharusnya dilakukan evaluasi serta perombakan SOTK di lingkungan Pemkab. Sehingga semua kegiatan yang dianggarkan berjalan sesuai peruntukkannya.
Di tempat terpisah, Kepala Bagian Hukum Setdakab Inhu Afrizon Rizal, membenarkan adanya perubahan di beberapa SKPD. “Iya benar, ada berubahan SKPD terutama terhadap tufoksinya dan saat ini belum ada pejabat yang mengisi,” ujarnya.
Sehingga terhadap SKPD yang dilakukan perubahan, belum dapat melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD, terutama di SKPD Badan KBPP. Namun Kantor PBD setidaknya sudah dapat melaksanakan kegiatan, karena sudah ada Plt. Kemudian Kantor KBPP yang saat ini sudah menjadi badan, tentunya masih SOTK yang lama dan baru bisa melaksanakan kegiatan setelah ada pelantikan pejabat eselon II untuk Kepala Badan KBPP. “Silahkan saja berjalan sesuai SOTK yang lama, karena SOTK yang baru belum dilantik,” terangnya. ***