SELATPANJANG (HR)-Target demi target yang dipasang Pemda Meranti untuk segera mengesahkan RAPBD 2016 menjadi APBD tak tercapai. Hingga berakhir tahun 2015, APBD 2016 Kepulauan Meranti tak kunjung disahkan.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Jumat (1/1) mengatakan, sebenarnya mereka telah sepakat dan berencana akan menggelar paripurna pengesahan APBD 2016 pada Kamis (31/12) malam. Namun, melihat fenomena masalah keuangan daerah masih ada hutang menunggak (akibat dana yang ditunggu untuk ditransfer pusat tak kunjung masuk ke kas daerah), mau tidak mau pengesahan itu harus ditunda.
"Kalau tidak dialokasi ke APBD 2016, bagaimana nantinya mau membayar hutang pekerjaan 2015 yang belum dibayar. Kasihan mereka (rekanan) yang sudah bekerja untuk membantu membangun daerah ini," kata Fauzi seperti dikutip dari GoRiau.com.
Kata Fauzi pula, kalau diburu waktu pengesahan, namun ada masalah (hutang) yang belum klir, ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
Untuk itu, nantinya legislatif akan membahas ulang penyusunan RAPBD 2016. Mereka juga meminta penjelasan dari Pemda Meranti dimana titik-titik kelemahan sehingga dana yang puluhan miliar itu tak kunjung ditransfer pusat.
"Kita ingin minta penjelasan dimana titik lemah yang menyebabkan dana itu tak kunjung ditransfer. Ini harus kita bahas ulang, pekerjaan yang belum dibayar wajib dimasukkan ke 2016 kalau memang dana dari pusat itu tidak ditransfer," ujarnya.
"Dana ini untuk satu tahun. Salah sedikit hukum bermain, kita tak ingin ada masalah di kemudian hari," tambah Politisi PAN Meranti ini lagi.
Sebelumnya, pada rapat refleksi akhir tahun di Pemda Meranti, Pj Bupati Kepulauan Meranti H Edy Kusdarwanto MM mengaku sedih melihat pelaksanaan APBD 2015 dan penyusunan RAPBD 2016. Sebab, meski RAPBD itu sebenarnya sudah dirumuskan bulan Oktober 2015, namun hingga penghujung tahun tak juga final dan jadi APBD 2016.
"APBD itu sudah kami rumuskan hampir dua bulan yang lalu. Malu saya kalau di Meranti pengesahan APBD terhambat. Karena memang kesepakatan antara DPRD-Pemda itu sudah ada, kita ingin ini jadi kado akhir tahun. Seharusnya sudah final, tapi kok tidak bisa, ini memang menyedihkan," kata Edy.
Namun ketika ditanya antisipasi dampak terburuk yang timbul akibat tidak berhasilnya disahkan APBD 2016, Edy enggan mengomentari. Ia mengaku tidak mau berandai-andai dan masih optimis pengesahan itu bisa dilakukan Kamis (31/12) malam.
Tapi apa daya, hingga masuk tahun 2016 apa yang ditargetkan tak kunjung tercapai.(grc/pep)