SELATPANJANG (HR)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) belum memiliki rencana untuk memberikan asuransi kepada buruh bongkar muat di wilayah Kepulauan Meranti. Meski hal tersebut sudah menjadi wacana nasional, namun masih belum bisa dilaksanakan karena belum ada perencanaan yang matang.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepulauan Meranti, Izhar, mengaku asuransi bagi buruh angkut tersebut baru sebatas wacana pemerintah pusat dan belum ada perintah langsung bagi pemerintah daerah.
"Itu baru wacana pusat. Kita di Meranti belum ada rencana untuk menerapkannya, “ sebut Izhar, Kamis kemarin.
Menurutnya sejauh ini, Dinsosnakertrans masih menjalankan program-program rutin seperti sediakala. Dan kita juga masih menunggu pengesahan anggaran dulu. Kalau program prioritas, ya masih seperti tahun sebelumnya," aku Izhar.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kepulauan Meranti Zubiarsyah menjelaskan, dalam beberapa hari ini pihaknya sedang melakukan rapat kerja bersama Dinsosnakertrans terkait penganggaran. Namun terkait asuransi tersebut, memang belum dibicarakan.
"Kita akan liat kembali bagaimana pelaksanaan asuransi ini. Jika memang ada dasar hukum yang jelas, kita akan kembali hearing dengan Dinsosnakertrans. Bisa saja nanti kita masukkan dalam anggaran perubahan," sebut Zubiarsyah.
Mantan Sekda Kepulauan Meranti itu menilai asuransi bagi buruh bongkar muat ini cukup penting, mengingat beban dan resiko kerja yang tinggi. Tentunya dalam hal tersebut, Pemkab harus ikut membantu dan peduli demi terciptanya kesejahteraan para buruh yang notabene masyarakat kelas bawah.
"Kami di DPRD akan mencoba perjuangkan ini. Yang jelas harus dilakukan pendataan terlebih dahulu," kata pria yang akrab disapa Zubir itu.(jos)