PEKANBARU (HR)-Aparat kepolisian masih melakukan pengawalan terhadap pasangan calon kepala daerah hingga akhir proses pemilihan umum kepala daerah, yakni saat pelantikan Paslon terpilih.
Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo, Jumat (18/12). Dikatakan Guntur, pengawalan yang dilakukan personel kepolisian tersebut bertujuan guna mengantisipasi ancaman teror dan kekerasan terhadap yang bersangkutan.
"Dua petugas pengamanan masih menempel pada masing-masing pasangan calon, hingga pelantikan pasangan terpilih," ujar Guntur di ruangannya.
Pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan maksimal bagi peserta Pilkada. Menurut Guntur, potensi gangguan keamanan pasca pleno berupa gangguan keamanan masih terbuka. Oleh karena itu, aparat kepolisian diminta tak menganggap remeh segala ancaman yang muncul pasca hasil perhitungan pleno yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
"Perintah Kapolri dan Kapolda Riau, tidak boleh under estimate. Setiap perkembangan harus dimonitor dan dipahami. Karena bisa saja gangguan kecil jadi gangguan kamtibmas besar," sebutnya mengingatkan.
Guntur juga mengatakan, agar Paslon yang kalah dalam hasil perhitungan pleno KPUD diminta menggunakan mekanisme hukum yang berlaku. Proses hukum lanjutan dalam proses Pilkada dapat dilakukan dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Secara umum, sebut Guntur, Polda Riau menilai situasi Pilkada masih dalam keadaan kondusif. Persoalan sebenarnya ada pada unsur pimpinan masing-masing partai politik dan tim sukses masing-masing paslon.
"Ketika pleno ada anggapan atau dugaan salah satu paslon yang kalah, itu kan bisa di jalur hukum. Jadi, Kapolda Riau mengimbau itu kunci pokok ada di elit politik dan tim sukses," tukasnya.
Sebelumnya, Polda Riau juga telah melakukan mapping atau pemetaan terhadap potensi gangguan dalam pelaksanaan proses Pilkada. Dari mapping tersebut kemudian dilakukan pengawalan dan pengamanan pelaksanaan Pilkada hingga tuntas.
"Kita sudah lakukan mapping situasi, potensi-potensi gangguan dari kelompok-kelompok tertentu yang melakukan aksi ke jalan," tandas Guntur. ***