TEMBILAHAN (HR)-Menindaklanjuti hasil kinerja kualitas pembangunan yang dinilai kurang memuaskan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, menggelar hearing bersama seluruh kontraktor yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Kontruksi, bertempat di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (26/1).
Pemanggilan seluruh kontraktor yang berada di Negeri Seribu Parit ini, guna mengetahui permasalahan dan penyebab kualitas pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terutama jalan yang dinilai sangat jauh dari yang diharapkan.
Hearing ini turut dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Dani M Nursalam, Ketua Komisi I HM Yusuf Said, Ketua Komisi III dan anggota serta para kontraktor dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Inhil di Ruang Komisi III DPRD Inhil.
Di kesempatan itu, para kontraktor menyampaikan beberapa keluhan yang menyangkut satuan harga, pembinaan jasa kontruksi, sistem lelang yang tidak transparan, dan Pokja yang tidak profesional serta aplikasi ULP yang tidak transparan.
“Persyaratan dalam lelang itu tidak transparan dan seolah dibuat-buat, sehingga menyulitkan kami. Jadi, kami minta Komisi III bisa menyampaikan keluhan ini kepada Dinas terkait, supaya dalam pekerjaan kami nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas,” ujar salah seorang anggota Asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia Kabupaten Inhil, yang enggan dituliskan namanya.
Menanggapi hal ini, pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi III DPRD Iwan Taruna, mengatakan, setiap masukan dan keluhan yang telah disampaikan para kontraktor akan ditindaklanjuti dengan memanggil dinas terkait, sehingga bisa menjadi perbaikan ke depan. (mg3)