Anggaran pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau tidak masuk dalam program prioritas APBD Riau 2016 yang disahkan, Rabu (17/12). Padahal, bencana kabut asap selalu terjadi di Riau tiap tahun selama 17 tahun terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan.
Meski, sebelumnya, saat penyampaian nota keuangan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan anggaran karhutla ada sebesar Rp123 miliar. Namun, setelah diteliti dewan total alokasi anggaran yang diplot untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla dalam APBD 2016 hanya sebesar Rp10 miliar dari total APBD sebesar Rp11,246 triliun.
Hal tersebut jelas sangat disayangkan Dewan. Apalagi, musim kemarau diprediksi lebih awal pada tahun depan. Berdasarkan prediksi Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Februari sudah mulai memasuki musim kemarau. Artinya, pada bulan itu bencana karlahut mengancam jika tidak disikapi dengan serius.
Tidak hanya anggota Dewan, masyarakat jelas kecewa dengan hal itu yang menggambarkan, Pemprov Riau tak serius menyikapi persoalan karlahut. Padahal, karlahut telah menyengsarakan rakyat Riau.
Harusnya apa yang menimpa Riau dalam kurun 17 tahun ini menjadi pelajaran bagi Pemprov untuk lebih serius menyikapi karlahut, salah satunya dengan menganggarkan dana yang lebih proporsional untuk penanggulangan dan pencegahan.
Hal ini seharusnya menjadi renungan bagi pejabat terutama kepala daerah agar mengambil kebijakan yang benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat.***