APBD Riau 2016 secara resmi disahkan dalam rapat paripurna laporan hasil kerja Banggar DPRD Riau terhadap Ranperda APBD Riau 2016 dan persetujuan sekaligus pandangan akhir kepala daerah, Rabu (16/12) malam, Gedung DPRD Riau.
APBD Riau 2016 yang disahkan dengan total Rp11,246 triliun dengan pendapatan Rp7,703 triliun, atau mengalami defisit Rp3,543 triliun.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, dihadiri anggota DPRD Riau. Dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Turut hadir kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Riau.
Hasil kerja banggar dibacakan Juru Bicara Banggar Almainis dan dilanjutkan oleh Hj Septina.
Namun, terjadi kesalahan dalam angka belanja langsung dan belanja tidak lanngsung. Setelah selesai dibacakan hasil kerja Banggar sempat diskor dan dilanjutkan.
Saat rapat dimulai selesai skor dicabut. anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Ilyas HU membaca beberapa laporan APBD 2016 yang dianggap salah. "Yang saya anggap salah adalah terkait dana belanja langsung dan tidak langsung," kata Ilyas.
Dijelaskannya, rincian penjelasan belanja langsung dan tidak langsung yang dibacakan Ilyas HU. "Untuk belanja tidak langsung yang dibacakan sebesar Rp5,069 triliun, namun yang sebenarnya Rp5,024 triliun," ujarnya.
Selanjutnya, untuk belanja langsung, yang dianggap salah pada pembacaan laporan Banggar DPRD Riau sebesar Rp6,23 triliun. Seharusnya anggaran yang benar adalah Rp 6,22 triliun. "Maka total yang apbd 2016 sah adalah Rp11,246 Triliun artinya defisit Rp3,543 triliun," jelas Ilyas.
Setelah itu, paripurna dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pengesahan. Akhirnya APBD 2016 disahkan. Kemudian, dilakukan penandatangan rapbd 2016 yang sudah disahkan yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung, Sunaryo dan Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rachman.
Manahara mengungkapkan, seetelah disahkan selanjutnya pemprov Riau akan memproses verifikasi ke Kemendagri. "Kita harapkan apbd yang sudah disahkan dapat berjalan pada awal tahun 2016," ujar Manahara.
Kemudian, paripurna dilanjutkan pendapat akhir kepala daerah terhadap hasil kerja Banggar terhadap RAPBD 2016.
Plt Gubri berterima kasih kepada anggota dewan, banggar, komisi dan tapd yang sudah sampai pada pengesahan apbd Riau 2016. Walaupun, pengesahannya melampaui ketentuan. "Namun, kita tetap berupaya dijalankan awal tahun anggaran," ujar Plt Gubri.
Plt Gubri menegaskan, pihak berkomitmen dan berItikad untuk melaksana kewajiban visi dan misi RPJMD. "Pengajuan RAPBD 2016 untuk kesinambungan pembangunan komponen daerah yang tersedia secara efisien dan efektif secara berkesinambungan dan berkelanjutan," terang Plt Gubri.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Riau tahun anggaran 2016, sempat diskor sepuluh menit.
Hal ini berawal dengan adanya sejumlah anggota dewan yang interupsi saat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung.
Interupsi diawali oleh anggota DPRD Riau, Sumiyanti. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) ini menyampaikan bahwa paripurna pengesahan APBD sesuai dengan tata tertib harus terlebih dahulu menyampaikan program legislasi daerah (Prolegda).
"Sesui dengan mekanisme dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 kemudian Permendagri nomor 1 tahun 2014. Saya berapa kali menyampaikan, sebelum pengesehan didahului penetapan dan penyampaian Prolegda. Kami dari Banleg (Badan Legislasi) sudah sampaikan melalui surat kepada pimpinan," jelas anggota komisi A DPRD Riau ini.
Interupsi selanjutnya juga disampaikan oleh Masnur. Menurutnya, secara filosofi, Prolegda untuk tahun 2016 memang harus disampaikan sebelum pengesahan. "Mohon ini dibacakan dulu. Karena ini payung hukum anggaran, jadi dibaca dan disepakati. Sejumlah inilah yang dimasukan dalam Prolegda dan harus dibacakan," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A Hazmi Setiadi. "Sudah ada jumlahnya dan harus dibacakan. Berapa jumlah Prolegda inisiatif dan usulan dari pemprov. Tinggal dibacakan betapa belas untuk 2016 dan anggaran ini dimasukan dalam anggaran APBD," katanya.
Menanggapi ini Wakil Ketua DPRD Riau yang memimpin sidang memutuskan untuk diskor. "Untuk itu, kita skor selama sepuluh menit," katanya.
Enam Pokok Prioritas
Sebelumnya Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Riau 2016 sebesar Rp11,299 triliun. Penyusunan RAPBD tahun genap tersebut, mengacu kepada enam pokok prioritas program yang difokuskan untuk masyarakat.
Andi Rachman (sapaan akrabnya) menjelaskan, pokok yang prioritas adalah penguatan infrastruktur yang dimulai di pedesaan. Program bantuan keuangan untuk desar setiap tahunnya diharapkan bisa membantu mengembangkan wilayah Riau.
"Kemudian pengembangan budaya, olahraga, seni, dan kemasyarakatan juga masuk dan menjadi prioritas penyusunan anggaran tahun depan," jelas Andi Rachman.
Selanjutnya peningkatan sarana dan prasarana pemantapan aparatur dan birokrasi di pemerintahan. Kemudian peningkatan dan pemantapan ekonomi serta daya saing."Kelima, peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM). Terakhir, peningkatan kesejahteran rakyat," paparnya.***