PEKANBARU (HR)-Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menghadiri dialog membangun bangsa, Selasa (15/12) kemarin, di Hotel Allium Tangerang, Banten. Dibuka resmi Dirjen Otonomi Daerah Kemeterian Dalam Negeri, Sumarsono, mengangkat tema ' Kinerja Pemerintah Daerah dalam dinamika Politik lokal'.
Menghadirkan empat narasumber berkompeten, Profesor Riset LIPI R. Siti Zuhro, Pakar Politik J Kristiadi, Irvan dan Direktur Evaluasi Otonomi Daerah Kemendagri, Gunawan.
Menurut Ayat, kegiatan dialog itu sangat baik untuk meningkatkan kinerja Pemda dalam dinamika politik lokal saat ini, diharapkan hasil dialog itu nantinya dapat menjadi kebijakan Pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah.
"Yang sering dikeluhkan oleh Pemerintah Daerah yakni kebijakan atau regulasi Pemerintah Pusat yang menjadi tumpang tindih seperti keberadaan SMA dan SMK yang telah dibangun oleh pemerintah kabupaten/kota akan diambil alih oleh pemerintah propinsi," kata Ayat Cahyadi.
Menurut Mantan Anggota DPRD Provinsi Riau ini, regulasi yang diambil Pemerintah Pusat terkait penyerahan SMA sederajat ke provinsi harus dikaji lagi agar benar-benar dapat membawa ke arah yang lebih baik dan jelas aturannya karena hampir seluruh kepala daerah yang hadir dalam Dialog Menbangun Bangsa mengeluhkan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut.
Wakil Walikota Pekanbaru menyayangkan jika regulasi ini benar-benar menjadi kenyataan karena Pemko pada tahun 2016 telah menyelesaikan pembangunan SMK terpadu yang menghabiskan dana sekitar Rp50 miliar dan harus diserahkan ke Pemerintah Provinsi.
Ayat Cahyadi mengharapkan agar upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota terkait aset daerah yang telah dibangun dan akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi, harus ada kompensasinya supaya tidak terlalu merugikan Pemerintah Kabupaten Kota.(her)