Perdagangan internasional yang bebas diharapkan membawa manfaat peningkatan alokasi sumber daya. Setiap negara punya keunggulan komparatif yang dapat dipertukarkan dengan negara lainnya.
Selain untuk meningkatkan arus perdagangan sesama negara dalam satu wilayah, sulitnya mempertemukan kepentingan banyak negara di tingkat global menyebabkan beberapa negara bersepakat di tingkat wilayah (plurilateral agreement). Dampak ekonomi kesepakatan ini lebih mengancam daripada kesepakatan multilateral atau bilateral. AFTA, ACFTA, ANZFTA, RCEP (ASEAN 6) adalah contoh kesepakatan plurilateral yang diikuti Indonesia.
Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah kesekapatan plurilateral yang dideklarasikan 12 negara (Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, AS, dan Vietnam) pada Oktober 2015 di Atlanta. Salah satu pendorong terbentuknya TPP ka rena APEC tak banyak bawa kemajuan.
TPP didesain high-standard, ambitious, dan comprehensive and balanced regional agreement untuk pencapaian integrasi eko - nomi. Misi utamanya liberalisasi perda gang - an dan investasi untuk meningkatkan eko - no mi, lapangan kerja, pening katan standar hidup, pengentasan kemis kinan, dan capaian per tumbuhan berkelan jutan.
Selain penghapusan hambatan tarif dan nontarif, contoh menarik kesepakatan TPP, misalnya, untuk menciptakan rantai pasok global tanpa batas. Daging sapi dari Australia dikirim ke Singapura, kemudian dicampur dengan daging sapi dari Kanada. Dengan rempah-rempah dari Peru yang diproses di Singapura jadilah daging berbumbu yang siap dimakan dan diekspor ke anggota TPP. Bagi konsumen, manfaat dari produk dengan ja - minan kualitas tentu menguntungkan.
Di kesepakatan TPP terdapat 30 pasal perjanjian. Ada setidaknya enam pasal yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Pasal lainnya selain mekanisme disputeyang diatur sangat rinci seperti WTO mencakup, antara lain, investasi, jasa keuangan, telekomunikasi, e-commerce, kebijakan kompetisi (antimonopoli), BUMN, lingkungan, pengadaan pemerintah, dan tenaga kerja.
Dampak keikutsertaan Indonesia dalam TPP pertama kali dilihat dari seberapa pentingnya anggota TPP sebagai tujuan ekspor Indonesia. Beberapa alternatif tujuan pasar lain diambil sebagai perbandingan, apakah negara tunggal (India, Cina) atau kesepakatan plurilateral lain (RCEP, UE).
Dari enam tujuan ekspor, Cina dan Uni Eropa tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Nilai ekspor relatif berimbang ke dua negara anggota TPP, yaitu AS dan Jepang.
Namun, jika dibandingkan komoditas nonmigas Indonesia yang diekspor ke RCEP (tujuh adalah anggota TPP) nilainya jauh lebih tinggi. Bila dibandingkan total nilai ekspor pertanian Indonesia antara ke TPP dan ke RCEP, terlihat meskipun tidak signifi kan, tapi ekspor pertanian Indonesia lebih tinggi ke- 12 negara TPP daripada ke ASEAN 6.
Bila ditelaah per komoditas unggulan per tanian, sebaran ekspor menunjukkan perbe - daan karakteristik dengan Malaysia dan Viet - nam. Ekspor delapan komoditas unggulan Indonesia, yaitu karet, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh, dan kayu manis (selain minyak sawit) semuanya paling besar hanya ke AS (UN Comtrade, 2015). Posisi AS sangat penting bagi ekspor pertanian Indonesia.
Untuk mengetahui dampak ekonomi bila Indonesia menjadi anggota TPP, tim studi FEM IPB (Dr Tanti Novianti dan Dian Panjaitan) melakukan simulasi tarif sesama impor semua komoditas termasuk Indonesia. Bila dilihat dampak terhadap outputnasional (PDB), ternyata PDB India, Cina, dan UE turun masing-masing 0,16; 0,21; dan 0,08 per sen. Namun, PDB TPP naik 0,07 persen.
Untuk dua negara anggota TPP yang punya kemiripan struktur ekspor pertanian dengan Indonesia, yaitu PDB Malaysia turun 0,03 persen dan Vietnam naik 5,31 persen.
Untuk Indonesia, keikutsertaan anggota TPP menyebabkan PDB total naik 0,7 persen.
Dari sisi pertanian, keanggotaan ini menyebabkan PDB sektor tanaman Indonesia turun 0,39 persen; PDB sektor hewan turun 0,6 persen, serta PDB sektor industri agro turun 0,88 persen. Namun, ada pening katan PDB sektor tekstil 26,07 persen. PDB industri agro Vietnam turun, tapi Malaysia naik.
Dampak ekonomi juga dapat dilihat dari perubahan kesejahteraan, yaitu surplus pro - dusen dan konsumen. Keanggotaan Indone - sia di TPP menyebabkan kesejahteraan Cina dan India turun 2.755,35 dolar AS dan 496,08 dolar AS. Kesejahteraan TPP Malaysia dan Vietnam naik masing-masing 3.054,05 dolar AS; 849,96 dolar; dan 1.968,59.
Untuk kesejahteraan Indonesia naik 824,16 dolar AS. Artinya, keanggotaan TPP menyebabkan kesejahteraan naik, tapi tak signifikan. Liberalisasi tarif meningkatkan ekspor Indonesia, juga impor yang akan menguntungkan konsumen dalam negeri. Hal ini menurunkan harga di dalam negeri yang mengurangi surplus produsen (petani).
Dengan masuknya Indonesia menjadi TPP, nilai ekspor tujuh komoditas perkebunan pertanian Indonesia turun 0,24 persen. Nilai ekspor pertanian Vietnam turun 1,54 persen dan Malaysia naik 1,17 persen.
Pembahasan ini menunjukkan hi tung an kuantitatif dampak ekonomi bila Indonesia anggota TPP. Setiap kebijakan pasti mengandung konsekuensi manfaat dan biaya. Juga perlu diperhitungkan trade off-nya.
Kesepakatan TPP mencakup 30 pasal yang dimulai dengan akses pasar hingga dispute settlement. Beberapa hal seperti liberalisasi dalam BUMN, investasi, lingkungan, tenaga kerja, sistem pengadaan pemerintah ada lah contoh tantangan terbesar terkait kesiapan Indonesia masuk TPP.
Menghadapi TPP, Indonesia harus mem persiapkan negosiasi berbagai pasal kepada 12 anggota TPP yang sudah bergabung mengingat kesepakatan sudah disusun melalui perundingan yang alot. We are preparing adalah alternatif jawaban bila ada pertanyaan perlu tidaknya keikutsertaan Indonesia di TPP. Kajian lebih spesifik dan mendalam untuk setiap komoditas unggulan.
Hasil analisis menunjukkan, keanggotaan Indonesia di TPP berdampak positif terhadap PDB dan neraca perdagangan total, tetapi berdampak negatif yang kecil terhadap sektor pertanian. Dalam studi ini simulasi baru dilakukan pada aspek akses pasar (tarif).
Tantangan lebih besar keikutsertaan di TPP untuk pertanian Indonesia antara lain penerapan hambatan perdagangan teknis (SPS dan lainnya) yang mempunyai standar lebih tinggi dari perjanjian dagang dunia lainnya.(rol)
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajememen IPB, Tim Ahli Satgas G-33 WTO Pertanian Indonesia