BENGKALIS (HR)- Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2015 ini masyarakat Kabupaten Bengkalis menilai KPU dan KPPS setiap kecamatan dinilai tidak bekerja maksimal.
Pasalnya, dari aduan masyarakat Kabupaten Bengkalis, JUmat (11/12) menyampaikan bahwa, dalam pemilukada serentak ini banyak masyarakat yang tidak mendapatkan udangan untuk menyalurkan hak pilihnya.
"Ya bayangkan saja, dalam pilkada ini banyak masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan untuk melakukan pencoblosan kepala Daerah, jadi KPU dan KPPS kecamatan bekerjanya itu seperti apa," kesal tokoh Pemuda Desa Senggoro Mulyadi mengatakan, Jumat (11/12).
Terpisah, juga disampaikan Nuar (46) warga Desa Simpang Ayam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis saat di hari H Pilkada. Nuar mengatakan, bahwa (dia red') tidak mendapatkan undangan untuk menyalurkan hak pilihnya.
"Saat dihari H Pilkada, saya tidak ada mendapatkan undangan, dan yang paling parahnya lagi, orang yang sudah meninggal dunia dan sudah pindah dari kampung ini, malah mendapatkan surat undangan dari KPPS," katanyaTerpisah, Dierektur LSM Indonesi Anti Corruption Society (IACS) Kabupaten Bengkalis, Hambali menyampaikan bahwa, dalam pelaksaan Pemilukada Tahun 2015 Kabupaten Bengkalis, menyayangkan dengan sikap KPU Bengkalis.
"Seperti soal anggaran KPU sebesar Rp23 Miliar dari APBD Bengkalis, seharusnya KPU Bengkalis terbuka dan harus dipublikasikan soal dana itu. Dan saya berharap BPK Provinsi Riau, Kejati Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk mengaudit terkait dana tersebut, usai Pilkada ini nantinya,"tegas Hambali singkat. (grc/ivi)