Ketika televisi Trans-7 menayangkan sebuah wawancara ekskusif dalam acara Hitam Putih yang di pandu oleh Deddy Combuzier belum lama ini, yang mewawancara seorang berprofesi sopir truk, tetapi memiliki cita-cita yang begitu luhur, hampir semua penonton di studio yang menyaksikan secara langsung merasa heran, haru, tertegun, dan seolah tak percaya, serta begitu kagumnya, bahkan mungkin di luar studio, jutaan pemirsa yang menyaksikan acara populer itu terharu.
Mengapa penulis katakan cita-cita begitu luhur? Karena sang sopir ternyata memiliki cita-cita unruk mendirikan sekolah, agar kelak anak-anak bangsa di tempat tinggalnya bisa belajar di situ serta menjadi anak bangsa yang membawa nama baik bangsanya. Cita-cita tersebut telah terealisasi, pak sopir tersebut mendirikan sekolah dengan biaya dari hasil nyopirnya di sisihkan untuk membangun sekolah tersebut, serta guru-gurunya juga pak sopir yang membayarnya, bayangkan, begitu sucinya pak supir itu. Sekarang timbul pertanyaan bagaimana dengan kita dari profesi-profesi yang lain? Mampu kah kita seperti pak supir tersebut? Dan banyak pertanyaan yang lainnya.
Yang lebih menariknya sang pahlawan tanpa tanda jasa itu tidak menuntut gaji yang besar, padahal tentang finansial itu sebenarnya nomor satu. Akan tetapi karena keikhlasannya untuk mencerdaskan anak bangsa sang pahlawan pun rela menerima apa adanya inilah yang menarik buat kita. Dengan gaji kecil tapi masih bisa mencerdaskan anak bangsa. Di sela-sela oknum anak bangsa yang mengambil uang negara secara tidak sah, minimnya kesejahteraan guru yang masih ada gaji guru satu bulan hanya lima ratus ribu rupiah, jauh dari standar UMR, banyaknya permasalahan pendidikan di negeri ini. Mengapa hal ini terjadi? Benarkah hal ini disebabkan minimnya wawasan politik sebagai faktor penyebab tak kunjung selesainya problem pendidikan di negeri ini?
Mengingat akar persoalan semuanya ada dalam siklus permasalahan state (negara), pemerintah dan institusi-institusi politik. Di samping peran elite pemerintah yang tidak terlepas dari keberadaan elite politik. Berbicara tentang politik pendidikan, kerap dipertanyakan baik oleh kami sebagai pendidik maupun dari teman yang berkecimpung dalam dunia politik, khusunya pada aspek kelayakan dari sisi ontologis, epistemologis dan aksiologi.
Sebenarnya politik pendidikan apa pendidikan politik sih? Paulo Freire yang mengatakan bahwa masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Tetapi seiring dengan pernyataan tersebut muncul sebuah pertanyaan, apa jadinya bila dunia pendidikan banyak terkontaminasi urusan politik? Pertanyaan ini menyoal tentang makna pendidikan politik ataukah politik pendidikan?
Dale membedakan antara politik pendidikan dan pendidikan politik dengan mengemukakan pernyataan, menurutnya, pendidikan politik adalah studi terhadap efektifitas sistem pendidikan dan bentuk-bentuk pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang dibebankan kepada mereka.
Sedangkan politik pendidikan menurut Dale adalah relasi antara produksi tujuan-tujuan dan bentuk-bentuk pencapaiannya. Fokusnya ada pada kekuatan yang meng gerakkan machinary, bagaimana dan dimana machinary tersebut diarahkan. Konsentrasi kajian politik pendidikan bagi Dale ada pada peran negara.
Dari pemikiran di atas politik pendidikan, dapat dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan. Sifatnya, bisa keras dan bisa lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan fisik untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menekankan implementasi kekuasaan secara halus (subtle) lewat strategi taktis.
Kalangan pendidik saatnya mencoba menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif mempengaruhi para pengambil keputusan di bidang pendidikan. Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan signifikan. Jangan sampai ada apriori berlebihan yang menganggap politik itu selalu bermuka dua dan berkubang kemunafikan, seingga dengan mempolitikkan pendidikan berarti melakukan perbuatan tercela.
Paling tidak kaum pendidik harus berani memberikan pencerahan kepada para politisi bahwasanya pendidikan itu bersifat antisipatoris dan prepatoris, yakni selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kehidupan mendatang. Kalau kemudian ada kesan bahwa pendidikan tak dapat berbuat apa-apa saat ini, harus dimaklumi, namun ke depan, ia akan punya andil yang sangat besar dalam membentuk tata kehidupan ekonomi dan politik ( Ahmad Shoheh: 2009).
Barangkali inilah yang disebut dengan keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan sudah barang tentu merupakan terobosan besar, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru, budaya politik yang akan mendorong pelaku politik kita bertindak jujur dan cerdas, atau paling tidak bersedia meredusir unsur-unsur hedonistis dan mengoptimalkan watak humanistik-patriotik. Inilah yang belakangan disebut sebagai pendidikan politik. Semoga hal ini bisa terwujud guna mengentaskan carut-marut yang sedang kita alami ini. Amin.***
Guru SMAN 1 Tebing Tinggi
Kabupaten Kepulauan Meranti