PEKANBARU (HR)-Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diwakili Ati Nurzamiati Hazar Zubir membuka kegiatan Sosialisasi UU nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, dan ASEAN Mutual Recognation of Arrangement on Architectural and Engineering Service hasil kerja sama antara Kementerian PU Pera dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau (LPJK) dan Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Riau, Senin (7/12).
Disampaikannya, Indonesia saat ini menjadi pasar konstruksi terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan nilai total 267 miliar dolar AS. Nilai-nilai yang sangat besar juga tecermin dari program percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo kurun waktu 2015-2019 sebesar Rp5.400 triliun. Dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan waduk, jaringan irigasi, konektivitas antar wilayah, jalan nasional baru, peningkatan jalan arteri, jalan tol, dan penyediaan air minum serta infrastruktur lainnya.
"Terkait hal itu kita mendapatkan tantangan dengan dunia jasa konstruksi kita yang saat ini masih terjadi disharmoni antara pelaku jasa konstruksi, rendahnya daya saing badan usaha jasa konstruksi, rendahnya mutu konstruksi, keterbatasan informasi konstruksi, rendahnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, masih tingginya angka kecelakan kerja dan rendahnya efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan konstruksi," ungkapnya.
Tantangan itu, kata Ati Nurzamiati, sangat terkait dengan pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang tidak lebih dari satu bulan lagi. Para pelaku jasa konstruksi di Indonesia harus terus dipersiapkan agar tidak kalah bersaing dengan pelaku dari negara lain yang memandang Indonesia sebagai pasar bisnis konstruksi yang menggiurkan.
Dalam pencapaian kualitas itu, pihaknya memiliki program strategis untuk mewujudkan peningkatan 125 badan usaha jasa konstruksi ke klasifikasi besar B2, meningkatkan nilai ekspor jasa konstruksi sebesar Rp15 triliun, pencapaian insinyur bersertifikat sebanyak 50.000 orang 200.000 tenaga teknis bersertifikat, 500.000 tenaga terampil bersertifikat, 10.000 instruktur/asesor jasa konstruksi, 10.000 tenaga ahli/manajer proyek terlatih dan 40.000 supervisor/foreman terlatih.
Sementara itu, Ketua LPJK Provinsi Riau Aswandi menambahkan, sangat tepat dilakukan guna meningkatkan pemahaman pelaku jasa konstruksi khususnya bagi para tenaga ahli yang bermuara pada peningkatan kualitas dan pemenuhan standar yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian MEA dan MRA.
"Dalam hubungan perdagangan ASEAN seperti halnya AFTA dan APEC, tentu banyak hal yang harus dipahami baik bagi pelaku langsung maupun tidak langsung. Bagi masyarakat juga harus dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi globalisasi industri jasa konstruksi. Melalui pemahaman-pemahaman yang diberikan diharapkan badan usaha dan tenaga kerja konstruksi kita akan menjadi handal, mampu bersaing atau minimal mampu sejajar dengan badan usaha tenaga kerja konstruksi yang akan datang dari luar," kata Aswandi.
Ketua Panitia, yang juga Ketua PII wilayah Riau Iskandar Zulkarnain mengatakan, kegiatan diikuti 200 orang yang terdiri dari 150 anggota asosiasi profesi dan 50 orang dari unsur perguruan tinggi dan pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Riau.(ara)