TANGGAL 9 Desember 2015, sekira pukul 13.00 WIB, sudah bisa diketahui siapa “Nakhoda“ kapal besar yang membawa Kepulauan Meranti berlayar mengarungi lautan untuk lima tahun ke depan.
Meranti memiliki 9 kecamatan dari 96 desa ditambah 5 kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 410 TPS.
Setelah dilantik, bupati dan wakil bupati yang memenangi kontestasi segera akan memulai pembangunan Meranti jilid II.
Siapapun pasangannya, yang jelas bagi pejabat yang menang itu nanti akan menghadapi pekerjaan yang tidak mudah.
Sebab di depan mata masih dihadapi dengan berbagai persoalan berat yang mau tidak mau harus dihadapi dengan sekuat tenaga.
Pembangunan Meranti pada era jilid 1, di lima tahun lalu, memang harus diakui telah banyak prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah di bawah kendali Irwan.
Namun demikian, tentu saja masih banyak lagi persoalan yang belum sempat terjawab di lima tahun pertama itu. Karena untuk membangun Meranti yang sebelumnya serba tertinggal itu, tidak bisa disulap seperti membalik tangan.
Banyak kemajuan yang telah diraih dari berbagai sendi kehidupan masyarakat. Seperti pondasi pembangunan dari berbagai bidang, seperti pembangunan SDM, perbaikan birokrasi, dan infrastruktur dasar.
Memang harus diakui, persoalan infrastruktur dasar masih akan tetap menjadi prioritas bagi nakhoda pada program pembangunan Meranti di Jilid II ini.
Di mana jalan poros antardesa dan antarkecamatan harus berlanjut bahkan kalau bisa antardesa tersebut dilapisi aspal.
Begitu juga dengan bentuk infrastruktur lainnya, seperti jembatan, listrik, air bersih, bidang pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan.
Selain itu, semasa pembangunan pada jilid II ini nantinya, juga sangat diharapkan pemerintahannya melakukan pengkajian mendalam (DED), terkait rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Kepulauan Meranti di Pulau Tebingtinggi, dengan daratan di Pulau Sumatera yang terletak di wilayah Kabupaten Pelalawan.
Sehingga walau pada masa periode pembangunan Meranti lima tahun mendatang belum sempat mewujudkan pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut, setidaknya sudah ada DED, sehingga pada pemerintahan selanjutnya sudah bisa ditindaklanjuti.
Sebab banyak pendapat masyarakat, selama Meranti masih belum terhubung dengan jembatan langsung ke daratan Sumatera, maka kemajuan yang ada akan tetap kalah bersaing dengan daerah lain. Sama halnya jika masih mengandalkan transportasi laut, maka angka inflasi di Meranti akan sulit dikendalikan. Semoga!***