JAKARTA (HR)- BKPM mendapat "jeweran" halus dari Presiden terkait penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perizinan investasi. Presiden Joko Widodo menyebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu perizinan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal belum sempurna.
Hal itu disampaikan Jokowi seusai mengunjungi beberapa layanan izin Kementerian Lembaga di lantai 5 kantor BKPM.
"Ini memang belum sempurna, tapi ini harus dimulai. Dan kalau kita lihat tempatnya, juga sangat representatif untuk sebuah bahan perizinan," kata Jokowi di kantor BKPM Jakarta, Senin (26/1).
Menurut presiden masih butuh terobosan BKPM untuk memangkas waktu perizinan dan menyederhanakan aturan-aturan yang ada.
"Sederhanakan aturan-aturan yang ada, sehingga masuk, dunia usaha, investasi semua merasa terlayani baik di provinsi maupun kabupaten/kota, semua punya standar untuk layani secepatnya dan sebaiknya," jelasnya.
Walaupun mengkritik PTSP, Jokowi melihat tanda-tanda percepatan layanan perizinan sudah muncul. Yang dibutuhkan ke depan adalah pengawasan oleh pejabat terkait termasuk presiden.
"Dengan didukung back office dari kementerian di atas diberikan kecepatan, tapi proses ini akan saya pantau dari hari ke hari, minggu ke minggu dan bulan ke bulan," ujarnya. "Percuma kita membuat satu atap tapi kecepatannya tetap belum naik, masih lama, enggak ada artinya," jelasnya.(bis/ara)