Oleh Djoko Subinarto
Wafatnya Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud mengapungkan pertanyaan ihwal bagaimana nasib Deklarasi Beirut, yang juga dikenal sebagai Inisiatif Perdamaian Arab (the Arab Peace Initiative).
Jujur saja, perseteruan Israel-Palestina yang berlarut-larut bukan hanya membuat banyak warga di kedua belah pihak tidak bisa hidup nyaman dan damai, tetapi juga membuat kawasan Timur Tengah senantiasa panas membara. Konflik berdarah-darah bisa muncul kapan saja. Kerugian materi dan nonmateri sudah tidak terhitung banyaknya.
Sejak konflik bersenjata Israel-Palestina meletus pertama kali di tahun 1940-an, berbagai langkah telah dicoba untuk mengupayakan penyelesaian pertikaian di antara keduanya, namun belum ada satu pun yang yang benar-benar mampu membawa kepada perdamaian permanen.
Peran Raja Abdullah
Terdorong oleh keinginan besar untuk ikut membantu mengakhiri konflik Israel-Palestina, dan sekaligus ingin melihat sebuah kawasan Timur Tengah yang benar-benar damai dengan terciptanya normalisasi hubungan antara seluruh negara Arab dengan Israel, Raja Abdullah menginisiasi usulan perdamaian tatkala dilangsungkannya Pertemuan Puncak Liga Arab di Beirut, tahun 2002 silam.
Usulan perdamaian yang dirancang Raja Abdullah ini kemudian dituangkan dalam apa yang disebut sebagai Inisiatif Perdamaian Arab, dan dinilai oleh banyak kalangan merupakan langkah cukup progresif dalam upaya mengakhiri konflik Israel-Palestina. Betapa tidak, dalam Inisiatif Perdamaian Arab, negara-negara Arab dengan gamblang siap mendeklarasikan penghentian konflik dengan Israel serta siap membangun hubungan yang normal dengan Israel.
Hal ini, tentu saja, berbeda jauh dengan apa yang mereka ikrarkan dalam Deklarasi Khartoum di ta
hun 1967, yang sama sekali menolak keberadaan Israel. Dalam Deklarasi Khartoum dengan tegas dinyatakan, antara lain, (1) tidak ada perdamaian dengan Israel, (2) tidak ada pengakuan diplomatik kepada Israel, dan (3) tidak ada perundingan apa pun dengan Israel. Adapun Inisiatif Perdamaian Arab yang digagas Raja Abdullah, secara garis besar, menegaskan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, penarikan pasukan Israel secara menyeluruh dari kawasan-kawasan Arab yang diduduki Israel, termasuk kawasan di Lebanon Selatan dan Dataran Tinggi Golan di Suriah. Kedua, menyelesaikan secara adil masalah pengungsi Palestina selaras dengan Resolusi nomor 194 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Ketiga, Israel mesti menerima berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh di kawasan Palestina yang diduduki Israel sejak 4 Juni 1967 di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Keempat, negara-negara Arab akan mengakhiri konflik dengan Israel dan menerima perdamaian di seluruh kawasan Arab, serta melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel atas dasar kerangka perdamaian menyeluruh.
Poin-poin utama dalam Inisiatif Perdamaian Arab itu kemudian ditegaskan lagi dan diterima secara bulat dalam Pertemuan Puncak Liga Arab yang berlangsung di Arab Saudi pada tahun 2007, dan dihadiri oleh 22 negara Arab, minus Libya.
Sudah barang tentu, muncul pro dan kontra terkait dengan apa-apa yang tertuang dalam Inisiatif Perdamaian Arab ini dari elemen-elemen di kalangan negara-negara Arab sendiri maupun dari elemen-elemen di Israel. Secara umum, sikap para petinggi Israel terpecah antara yang setuju, tidak setuju, dan netral. Namun, secara resmi, Pemerintah Tel Aviv menolak Inisiatif Perdamaian Arab dengan alasan pokok bahwa inisiatif tersebut akan mendorong kembalinya sejumlah besar warga Palestina ke Israel.
Akan tetapi, tatkala inisiatif ini digulirkan kembali pada Pertemuan Puncak Liga Arab tahun 2007, ada reaksi positif dari pihak Israel untuk mempertimbangkan inisiatif tersebut. Meski demikian, hingga kini, baik Israel maupun Palestina tampaknya masih kesulitan untuk mencapai kesepakatan akhir dalam mewujudkan apa-apa yang tertuang dalam Inisiatif Perdamaian Arab. Kendati pun begitu, sesungguhnya banyak kalangan yang masih menaruh harapan agar inisiatif perdamaian tersebut, cepat atau lambat, bisa direalisasikan.
Misalnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, ketika berkunjung ke Jerusalem beberapa waktu lalu, kembali menyampaikan perlunya Inisiatif Perdamaian Arab ini ditindaklanjuti oleh Israel maupun Palestina sebagai jalan awal menuju penyelesaian menyeluruh, bukan hanya bagi konflik Israel-Palestina, tetapi juga penyelesaian menyeluruh bagi konflik Arab-Israel.
Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Presiden Mesir Abdul-Fattah al-Sisi ketika berlangsungnya Konferensi Donor di Kairo untuk mengumpulkan dana bagi Gaza, akhir 2014 lalu. Menurut al-Sisi, negara-negara Arab perlu menghidupkan kembali Inisiatif Perdamaian Arab karena itu merupakan langkah awal yang nyata untuk menggapai perdamaian yang menopang keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah.
Sudah barang tentu, kini keputusan sepenuhnya berada di tangan para pemimpin negara-negara Arab dan pemimpin Israel, apakah mereka akan meneruskan Inisiatif Perdamaian Arab itu atau tidak, yang sejatinya merupakan warisan sangat berharga dari Raja Abdullah yang kini telah tiada. (rol)
Alumnus Universitas Padjadjaran