PEKANBARU (HR)-Hingga saat ini, belum ada sinyal persetujuan dari Komisi C DPRD Riau, tentang anggaran penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah dalam APBD Riau tahun 2016.
Seperti dituturkan anggota Komisi C DPRD Riau, Husni Thamrin, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Riau tidak perlu diberikan tambahan modal. Pasalnya, kebanyakan perusahaan plat merah itu tidak ada yang memberikan dividen yang jelas.
"Untuk BUMD tak perlu diberikan modal lagi.
Dengan yang ada saja, tidak bisa mereka membesarkan BUMD. Jadi tak perlu lagi lah tambahan modal," tegasnya, akhir pekan kemarin di Gedung DPRD Riau.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Gerindra-Sejahtera ini mencontohkan salah satu kebijakan BUMD, yakni PT PIR. Husni mengaku tak habis pikir dengan aksi manajemen BUMD itu saat melakukan take over untuk menanggulangi utang PT Riau Air, yang merupakan sama-sama BUMD milik Pemprov Riau.
"Itu sama dengan kerja sia-sia. Sedangkan, untuk dia saja (PT PIR) masih nafas satu-satu, mau coba pula ambil alih utang orang (PT RA). Itu yang akan diberikan tambahan modal. Sama saja dengan gila kan," beber Thamrin.
Politisi asal Pelalawan ini juga mengaku pesimis, BUMD yang ada mampu memberikan deviden sesuai harapan, jika diberi lagi tambahan modal dalam APBD Riau tahun 2016.
"Jangan hanya bisa menghabiskan modal. Kalau diberikan modal yang besar, konsekuensinya BUMD harusnya bisa memberikan keuntungan," ujar Thamrin.
Misalnya, tambahnya, jika sebuah BUMD diberikan modal Rp100 miliar, maka badan usaha itu harus bisa memberikan keuntungan 25 persen per tahun kepada pemerintah.
"Sehingga, mereka harus bisa memberikan Rp25 miliar pertahun. Kalau tidak bisa untuk apa diberikan kalau hanya menghabiskan uang rakyat saja," terangnya.
Tidak hanya itu, Thamrin juga menyarankan dalam pemilihan seorang direktur BUMD, itu harusnya diikuti semua prosesnya. "Kalau sudah sesuai aturan baru ditanyakan berapa kemampuannya memberikan deviden untuk daerah," ujar Thamrin.
Menurutnya, jika modal yang ditanamkan malah merugi dan modal habis, lebih baik uang miliaran itu didepositokan saja karena lebih jelas keuntungannya.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson menegaskan, tidak ada tambahan modal untuk seluruh bumd milik pemprov Riau dalam apbd Riau Tahun Anggaran 2016. Termasuk Bank Riau Kepri.
Politisi Demokrat ini meminta agar tahun depan Bank Riau Kepri untuk fokus membenahi dan mengelola Gedung Menara BRK yang akan ditempati. Pihaknya menilai, Gedung Menara BRK sebanyak 17 lantai tersebut dapat berkembang dan menghasilkan jika dikelola secara maksimal.
"Dan Kita juga minta BRK untuk memperkuat manajemen dan untuk memajukan BUMD tersebut,” tambahnya.
Menurutnya, BRK bisa saja menyewakan Gedung BRK 17 lantai tersebut kepada pihak lain. Pasalnya, banyak ruangannya dinilai tidak akan termanfaatkan seluruhnya.
“Palingan yang dimanfaatkan BRK beberapa lantai saja. Menurut saya, tak ada salahnya dimanfaatkan jadi pusat perkantoran dan disewakan ke pihak lain,” ujar Aherson. (rud)