SELATPANJANG (HR)-Saat ini Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Sosial RI, tengah melakukan kegiatan validasi dan verifikasi terhadap data-data masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Petugas saat ini tengah berada di lapangan, untuk mengetahui dan akhirnya akan menentukan siapa saja nantinya siswa-siswi yang akan mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar tersebut.
"Dimana program itu ditujukan bagi para pelajar. Mulai dari pelajar tingkat SD hingga ke tingkat lanjutan atas,”ungkap Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, H Izhar, didampingi Kabid Sosial Mahdi, kepada Haluan Riau di Selatpanjang Senin kemarin.
Disebutkannya, program pemerintah pusat Indonesia Pintar itu memang ditujukan kepada para anak didik untuk mengantisipasi agar anak didik tidak sampai putus sekolah.
Kemudian juga untuk memberikan dorongan kuat bagi anak-anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang menjadi anak -anak yang pintar dan berprestasi.
Menjadi pintar adalah sasaran yang akan dicapai oleh setiap anak didik. Mulai dari sekolah dini, hingga ke lanjutan atas. Pelajar yang pintar tentunya nanti akan menjadi masyarakat yang sejahtera nantinya. Sebab pintar diidentikkan dengan berbagai kecakapan.
Dan jika anak yang tumbuh memiliki kecakapan di berbagai bidang itu, tentulah hidupnya kelak akan berpotensi menjadi manusia-manusia berhasil.
"Sebab pintar identik dengan sejahtera, dan bodoh tentu saja kebalikan dari sejahtera. Jadi program Indonesia pintar adalah untuk mengajak anak didik Indonesia menuju anak-anak pintar dan cerdas,'urai Izhar.
Ditambahkan Mahdi, program Indonesia pintar di Meranti itu sendiri direncanakan akan mulai dilaksanakan tahun 2016.
"Sebab selama tahun 2015 petugas dari pemerintah pusat masih berada di lapangan untuk kelengkapan data yang diperlukan itu. Dan diharapkan hingga akhir tahun 2015, pendataan itu akan rampung semua. Dan mulai tahun depan program tersebut sudah bisa digulirkan,”katanya.
Diakuinya juga, pendataan dilakukan untuk menentukan siapa saja nantinya yang akan mendapat bantuan tersebut. Siapa yang berhak mendapatkannya ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat berdasarkan hasil data lapangan itu.
Kepada kita di daerah hanya diberitahukan kalau mereka masuk untuk melakukan validasi dan verifikasi tersebut. Selanjutnya akan ditentukan oleh pusat.
Petugas juga sudah memiliki data base yang dibawa dari Kementerian terkait. Barangkali data itu akan dicocokkan terlebih dahulu di lapangan.
Jadi kita di daerah sama sekali tidak dilibatkan dalam validasi tersebut. Sehingga kita belum bisa mengetahui jumlah siswa yang akan mendapat bantuan.(jos)