TELUK KUANTAN (HR)-Sejak 10 tahun program usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) bergulir di Kuansing sudah 129 desa dan kelurahan yang mendapatkan UED-SP dengan total Rp44,5 miliar. Dari APBD Provinsi ada 49 desa dan APBD Kuansing 80 desa.
Seperti disampaikan Sekda Kuansing Muharman, menindaklanjuti surat Gubernur tentang penghentian PPD Riau. Dapat disampaikan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini tidak aktifnya pengelola di desa/kelurahan atau rendahnya motivasi pengelola akibat kecilnya insentif yang diterima.
Permasalahan lain, rendahnya tingkat kepedulian pemerintahan desa dalam pembinaan dan pengawasan, termasuk tingginya tingkat tunggakan di masyarakat. Opini di masyarakat bahwa dana UED-SP tidak perlu dikembalikan.
Berkaitan hal tersebut, Sekda mengimbau kepada satker terkait,camat, kades, BPD dan seluruh masyarakat agar melakukan pengawasan, dan diharapkan dana ini bisa dijadikan modal Bumdesa.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada desa/kelurahan yang berhasil mengelola PPD UED-SP. Bagi desa yang menunggak agar diselesaikan segera dengan melaksanakan musyawarah desa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan satker terkait," katanya. (rob)