BENGKALIS (HR)-Komisi IV DPRD Bengkalis yang juga membidangi masalah pendidikan mengaku tidak pernah diberitahu sama sekali oleh Pemkab Bengkalis, terutama Dinas Pendidikan terkait tidak keluarnya izin pendirian Politekhnik Kesehatan di Bengkalis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan RI.
“Sama sekali kita belum pernah dikabari atau diberitahu secara resmi. Padahal rencana pendirian Poltekes itu masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah di sektor pendidikan,”ungkap Abi Bahrun, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Selasa (3/11).
Disampaikannya, rencana pendirian Poltekes itu seharusnya dikoordinasikan serta dikomunikasikan dengan DPRD Bengkalis melalui komisi IV. Karena rencana tersebut merupakan bahagian dari pembangunan bidang sumber daya manusia disektor pendidikan yang juga implementasi dari planning menjadikan Bengkalis sebagai Kota Pendidikan.
Kemudian tukas Abi Bahrun, tidak keluarnya izin pendirian Poltekes dari Dirjen Dikti itu, tentu ada penyebabnya. Kekurangan maupun kelemahan itu bisa dijadikan evaluasi bersama antara Pemkab dengan DPRD Bengkalis, tidak didiamkan begitu saja seperti yang terjadi sekarang ini. Karena izin mendirikan Poltekes itu masih bisa diajukan kembali, dan tidak tertutup kemungkinan izinnya bakal dikabulkan Dirjen Dikti.
“Ini sama saja dengan mendiamkan persoalan yang terjadi. Stake Holder dalam hal ini tentu harus bertanggungjawab dimana kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan izin pendirian Poltekes itu gagal mendapat izin,”keluh politisi PKS tersebut.
Sebelumnya, Ketua Pendiri Perguruan Tinggi Poltekes Bengkalis, Sapri mengatakan bahwa untuk mendirikan Sekolah Tinggi Kesehatan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Hal itu disebabkan Dirjen Dikti tidak mengeluarkan izin, sedangkan calon mahasiswa sebanyak 40 orang sudah mendaftar, sehingga ke 40 calon mahasiswa itu otomatis tidak dapat mengikuti pendidikan.(man)