PEKANBARU (HR)-Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengakui akan sulit mencapai target realisasi APBD Riau tahun 2015 hingga 60 persen. Hal itu disebabkan beberapa kendala, khususnya sempitnya waktu yang tersisa hingga akhir tahun ini.
Selain itu, sejauh ini Pemprov Riau mau pun DPRD Riau belum kunjung menandatangani MoU Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2015. Hal itu disebabkan Pemprov Riau
Target
belum kunjung menerima uraian dari Dewan, terkait rasionalisasi dana sebesar Rp2 triliun, yang menurut Dewan akan dibagikan ke kabupaten/kota dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu).
Seperti dirilis sebelumunya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau memastikan tidak ada masalah lagi dengan rasionalisasi anggaran sebesar Rp2 triliun tersebut. Karena hal itu telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau memang iya, kita sampai saat ini belum kunjung menerima uraian tentang rasionalisasi anggaran itu. Kan tidak mungkin langsung dimasukkan dalam APBD Perubahan, sementara uraiannya belum ada. Jadi itu perlu dibahas lagi, baru bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan," terang Masperi, akhir pekan kemarin.
Dijelaskan Masperi, jika tidak juga ada uraian dari DPRD terkait rasionalisasi tersebut, maka Pemprov memastikan tidak akan bisa memasukkan anggaran tersebut di APBD Perubahan. Selain itu, jika anggaran yang dirasionalisasikan tersebut ada yang berbentuk pengerjaan fisik, pihaknya memastikan pelaksanaannya tidak akan terkejar, mengingat sisa waktu yang ada sangat sedikit.
"Kalau pun APBD Perubahan kita di ketok palu pada bulan November ini, saya pastikan pengerjaan fisik tidak akan bisa dengan waktu yang hanya tinggal dua bulan ini," tegas Masperi.
Sulit
Disinggung mengenai realisasi APBD 2015 hingga akhir Oktober ini, Ia menjelaskan masih di angka 33 persen. Jika pun nanti APBD Perubahan akan dijalankan pada pertengahan November, dirinya tidak berani mengatakan target awal 60 persen akan tercapai.
Menurutnya, dengan lambatnya pengesahan APBD Perubahan, target awal 60 persen mungkin tidak tercapai. Bisa saja di bawah 60 persen. Tapi kalau kalau pada pertengah Oktober disahkan, target bisa mencapai 60 persen.
"Kita berusaha realisasinya bisa mencapai 60 persen dengan adanya Bankeu dan dana desa yang belum kita transfer ke kabupaten/kota," ujarnya lagi. (nur)