PEKANBARU (HR)-Rencana Pemprov Riau menuntaskan proses audit terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah hingga akhir tahun 2014 kemarin, sejauh ini belum kunjung direalisasikan. Pasalnya, hingga kini masih ada perusahaan plat merah itu yang proses audit belum kunjung tuntas. Kondisi ini juga dinilai akibat sikap Pelaksana Tugas Gubri, yang terkesan terlalu berhati-hati.
Akibatnya, yang bersangkutan terkesan takut dan ragu mengambil kebijakan strategis yang berkaitan dengan perusahaan plat merah yang belum diaudit tersebut.
Penilaian itu dilontarkan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, Rabu (21/1).
"Sikap ini bisa jadi karena Andi Rahman (nama akrab Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, red) belum bisa membuat suatu kebijakan karena statusnya masih Plt (pelaksana tugas, red). Sehingga tidak memiliki kewenangan penuh untuk membuat suatu kebijakan," ujarnya.
Walaupun dalam posisi tertentu, Plt Gubri dinilai bisa menggunakan kekuasaannya sebagai 'alat pukul' terhadap BUMD-BUMD yang nakal, namun di satu sisi, bisa jadi Plt Gubri dia tidak mau salah langkah dalam membuat sebuah kebijakan. Apalagi yang berkaitan dengan strategi yang berkaitan dengan hidup orang banyak.
"Meski bisa untuk dimaklumi, mau tidak mau audit ini harus dilakukan. Karena ini persoalan dengan keabsahan perusahaan daerah yang akan dimodali APBD atau uang rakyat," tambahnya.
Ditambahkannya, audit terhadap BUMD merupakan kewajiban pemerintah dan lembaga audit yang berkompeten. Apalagi saat ini mulai beredar informasi yang menyebutkan adanya rencana pemerintah melakukan penyertaan modal untuk perusahaan plat merah tersebut. Meski sejauh ini, kebenaran informasi itu belum bisa dipastikan.
"Bila memang ada, itu (penyertaan modal, red) harus ada rekomendasi dari lembaga audit terkait kinerja sebuah perusahaan daerah. Kalau pemerintah daerah lambat melakukan audit terhadap BUMD, dikhawatirkan akan ada semacam penggelapan laporan yang dilakukan pengelola BUMD," tukasnya.
Bila hal itu terjadi, sama saja artinya daerah lah yang dirugikan. Oleh karena itu, Pemprov Riau harus memastikan bahwa penyertaan modal baru akan dilakukan bila proses auditnya sudah tuntas.
Ditutup
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Riau Husni Thamrin mengatakan, pihaknya akan memberikan rekomendasi ke Pemprov Riau, untuk menutup sejumlah BUMD. Langkah itu disarankan karena ada beberapa perusahaan plat merah itu yang dinilai mengandalkan APBD Riau. Sementara kontribusi dalam bentuk pendapatan asli daerah, dinilai sangat minim.
"Beberapa BUMD (Badan Usaha Milik Daerah, red) wajib dimatikan (ditutup, red). Tapi ada juga yang layak dipertanakan," ujarnya.
Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera ini menegaskan, evaluasi juga harus dilakukan terhadap manajemen sejumlah BUMD yang dinilai tak maksimal. "Ada perusahaannya bagus, namun manajemen mereka perlu diganti," tegas Husni lagi.
Namun ketika ditanya BUMD mana saja yang layak untuk ditutup, Husni belum bersedia menyebutkan nama perusahaan plat merah yang dimaksud. "Yang jelas kita akan rekomendasikan hasil evaluasi kita, dan harus ditutup. Tidak akan lagi penambahan dana. Penutupan nantinya akan diserahkan ke Plt Gubri," tegas Husni.
Masih terkait hal yang sama, Kabiro Ekonomi Setdaprov Riau, Syahrial Abdi juga pernah menegaskan, Pemprov Riau tidak akan segan-segan mengganti jajaran direksi di BUMD Riau. Langkah itu akan ditempuh jika hasil evaluasi perusahaan plat merah itu ternyata tak memberikan pendapatan bagi kas daerah.
Ketika disinggung mengenai rencana suntikan dana alias penyertaan modal untuk tujuh BUMD pada APBD Riau tahun 2015, Syahrial menegaskan hal itu tidak ada. Pasalnya, hingga kini Pemprov belum kunjung menerima laporan semua keuangan BUMD. Selain itu, dividen yang dihasilkan seluruh BUMD juga belum bisa dipastikan. "Tidak ada suntikan dana, sekarang masih fokus untuk mengevaluasi BUMD," tegasnya. (dod, dok)