RENGAT (HR)- Rencana Penjabat Bupati Indragiri Hulu Kasiarudin, menertibkan aset bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah kabupaten mendapat dukungan dari pimpinan DPRD. Penertiban aset itu harus dilakukan karena selama ini dinilai tak digunakan dengan tertib.
"Seluruh aset daerah harus terdata dengan tertib secara administrasi. Karena saat ini kami lihat banyak kendaraan dinas sudah tidak jelas keberadaannya dan penggunaannya," ujar wakil Ketua DPRD Inhu Adila Ansori, Rabu (21/10).
Dikatakan, ada beberapa unit mobil dinas yang dipakai mantan anggota DPRD Inhu tidak jelas keberadaannya. Selain itu ada beberapa unit mobil dinas digunakan pihak lain yang peruntukannya bukan sebagai kendaraan operasional kedinasan.
Menurut Adila, perlunya penertiban kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua ini juga bertujuan untuk tertib administrasi terkait aset milik Pemkab Inhu. "Tidak tertibnya administrasi aset ini termasuk menghambat Kabupaten Inhu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuaangan (BPK) RI," ungkapnya.
Sebelumnya, Penjabat Bupati mengakui pengelolaan aset Pemkab Inhu, terutama kendaraan dinas roda empat dan roda dua maupun aset tidak bergerak laiinnya rawan disalahgunakan. Untuk itu, ia berencana akan kembali membenahi aset tersebut.
“Saya sudah memerintahkan Kepala Bagian Pengelolaan Aset untuk segera menginventarisasi seluruh aset milik Pemkab Inhu, selanjutnya akan dilakukan pembenahan," ujarnya. (adv/humas)