Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum berakhirnya tahun 2015.
Desakan tersebut dilakukan agar Pemprov Riau bisa memulai untuk memulai tahap baru bagi seluruh BUMD Riau.
Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, setelah melihat kinerja dari BUMD Riau, perlu dilakukan pembenahan terutama pada sumber daya manusianya (SDM).
Sejauh ini banyak dari BUMD Riau tidak menjalankan tugasnya dengan profesional.
"Mereka harus bekerja secara profesional, untuk itu perlu penyegaran di BUMD kita, baik di komisaris, direksi dan SDM lainnya yang habis masa waktunya.
Penyegaran ini kita lakukan untuk mencapai sesuai dengan keinginan kita," ujar Plt Gubri, usai memberikan sambutan pada rapat koordinasi BUMD Riau, Rabu (13/10).
Dijelaskan Plt, pada penyegaran yang akan dilakukan terhadap beberapa BUMD ini akan dilakukan dengan cara fit and propertest, agar dalam mendapatkan komisaris dan direksi di BUMD merupakan orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam menjalankan perusahaan agar lebih sehat lagi.
"Jadi langkah itu yang perlu kita lakukan, agar kita mendapatkan orang yang betul-berul profesional di BUMD kita ini," tegasnya.
Disinggung mengenai masih adanya tiga BUMD yang hingga saat ini belum melakukan RUPS, yakni, Permodalan Investasi Riau, Riau Air Line (RAL) dan Sarana Pembangunan Rakyat (SPR).
Keringanan
Andi Rachman, mengatakan akan memberikan keringanan dengan tidak mematok berapa deviden yang harus dicapai.
"Biar mereka saja yang menentukan itu. Yang penting bagaimana mereka bisa kelola BUMD sesuai Perdanya. Kita juga sudah mengirimkan suray kepada mereka agar secepatnya mengadakan RUPS," katanya.
Sementara itu, Deputy Akuntan Negara BPKP, Gatot Darmasto, yang juga hadir dan memberikan sambutan pada rakor tersebut mengatakan, telah mengumpulkan data seluruh BUMD Riau dan melakukan evaluasi.
Dari hasil evaluasi tersebut banyak BUMD yang tidak benar dalam menjalankan manajemen BUMD.
"Jadi setelah dilakukan evaluasi, banyak dari BUMD yang tidak patuh terhadap perundang-undangan. Solusinya adalah dengan melakukan perbaikan di BUMD," ujar Gatot.
Lebih jauh dikatakannya, sejauh ini BUMD Riau lebih banyak membebank APBD Riau, sehingga banyak dari BUMD yang hanya mengandalkan APBD dalam menjalankan perusahaan, akibatnya tidak maksimal kinerja dan banyak menghabiskan APBD Riau.
"Kita lihat BUMD Riau lebih membebani APBD Riau, jika nantinya di benahi maka akan lebih berkontribusi terhadap APBD," tegasnya.
Sementara itu, Kabupaten Inhil, berminat untuk kembali menghidupkan PT RAL, dan pihak Kabupaten Inhil telah mengirimkan surat kepada Pemprov Riau agar segera dilakukan RUPS PT RAL.
Plt Gubri pun mengaku telah menerima surat dari Pemerintah Kabupaten Inhil.
Isinya Pemkab Inhil meminta agar Pemprov segera melakukan RUPS RAL, dengan tujuan meminta kejelasan soal pemegang saham perusahaan penerbangan itu
"Saya sudah tunjuk Asisten II untuk mempelajari dan memetakan semuannya termasuk RUPS. Itu pasti dilakukan," katanya.
Persoalan yang terjadi disalah satu perusahaan plat merah itu, kata Andi Rachman tidak bisa didiamkan begitu saja. Namun karena Pemprov Riau masih melakukan agenda penyelesaian masalah yang lain, jadinya RUPS PT Riau Airline ini belum bisa dilakukan.
"Dengan adanya surat dari Bupati Inhil tentu kami siapkan untuk dilaksanakan RUPS. Kami pelajari dulu dari berbagai sisi, baik sisi legalnya maupun sisi bisnisnya," ungkapnya.***