BANGKINANG (HR)-Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mencapai swasembada pangan patut didukung semua pihak, namun di tengah upaya itu, masih banyak persoalan yang harus mendapat perhatian. Salah satu adalah persoalan tidak adanya irigasi di lahan persawahan dan tidak berfungsinya saluran irigasi.
Salah satu nya terdapat di areal persawahan di Kecamatan Salo. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Kampar, Triska Felly, kepada Haluan Riau, usai rapat paripurna penyampaian laporan reses, Selasa (20/1).
Menurut Felly, persoalan ini adalah salah satu persoalan yang urgen dan penting di Kabupaten Kampar. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemkab Kampar untuk mencapai swasembada beras dan pangan. "Bagaimana bisa swasembada kalau hal seperti ini tidak bisa diselesaikan. Bagaimana produksi petani bisa meningkat kalau saluran irigasi tidak ada dan tidak berfungsi. Ini kan berkaitan dengan program lima pilar pembangunan Kabupaten Kampar, dimana bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan mesti diperhatikan. Kalau bisa ini masuk di APBD perubahan atau APBD tahun depan," ujarnya.
Kecewa SKPD Banyak Tak Hadir
Pada kesempatan itu, Triska Felly juga mengungkapkan kekecewaan anggota DPRD Kampar, terutama dari Dapil IV, karena pada paripurna kemarin banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak hadir. Karena kondisi tersebut, maka utusan Dapil IV ogah membacakan keseluruhan laporan hasil reses yang digelar akhir Desember 2014 lalu.
"Untuk apa dibacakan semuanya kalau SKPD banyak tidak hadir. Kita berharap yang kita bacakan ini didengar oleh Satker, makanya lebih baik laporannya saja kita serahkan. Kita maunya laporan hasil reses ini ditanggapi oleh Satker," ujar Felly.
Selain masalah tersebut, Felly juga mengungkapkan bahwa banyak sekali persoalan yang mesti disampaikan kepada SKPD, terutama banyak proyek terbengkalai di Dapil Iv. Beberapa permasalahan yang dialami warga juga harus mendapat perhatian dengan segera, seperti rumah warga yang terancam ambruk di Desa Sipungguk karena hujan lebat beberapa hari lalu dan permasalahan infrastruktur lainnya.
Rapat paripurna penyampaian laporan reses ini dipimpin Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar, Sunardi DS, Muhammad Faisal dan Ramadhan. Dari pihak eksekutif hadir Asisten III, H Nurahmi, mewakili Bupati Kampar. Pada rapat paripurna ini, enam utusan Dapil di Kabupaten menyampaikan laporannya.
Dinas Pertanian Janji Cari Solusi
Sementara terkait persoalan sawah di Salo yang tidak ada irigasinya, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kampar, Hendy Dunan, ketika dikonfirmasi di tempat terpisah, berjanji akan mencari solusi persoalan yang dihadapi petani sawah di Salo. Namun kata Hendry, pihaknya akan mengkaji apa yang mesti dilaksanakan di areal persawahan itu dengan cara turun ke lapangan.
"Kita lihat apakah sumber air induknya apakah ada dan mencukupi, apakah ada saluran airnya. Sepanjang sumber airnya cukup maka kita siap untuk membangun atau rehab saluran yang ada," ujar Hendry.
Dikatakannya, Dinas Pertanian hanya memiliki kewenangan untuk menyalurkan airnya sedangkan untuk menciptakan sumber airnya seperti pembuatan sumur adalah kewenangan Dinas Bina Marga dan Pengairan. Ketika ditanyakan bagaimana kesiapan dinas yang dipimpinnya untuk mencapai swasembada pangan, menurut Hendry pihaknya memang ditantang pimpinan Pemkab Kampar untuk mencapai hal itu dan pihaknya akan berupaya mencari solusinya. (adv/humas)