Pembenahan harus dilakukan, terutama pada sektor sumber daya manusia (SDM)-nya. Terkait hal itu, Pemprov Riau terus mendesak manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum berakhirnya tahun 2015. Dengan demikian, Pemprov bisa memulai tahapan baru bagi seluruh BUMD.
"Mereka harus bekerja secara profesional, untuk itu perlu penyegaran di BUMD kita, baik di komisaris, direksi dan SDM lainnya yang habis masa waktunya. Penyegaran ini kita lakukan untuk mencapai hasil sesuai keinginan kita," ujar Plt Gubri, usai memberikan sambutan pada rapat koordinasi BUMD Riau, Selasa (13/10).
Dijelaskan Plt, penyegaran yang akan dilakukan terhadap beberapa
BUMD
BUMD ini akan dilakukan dengan cara fit and proper test. Langkah ini ditempuh, agar dalam mendapatkan komisaris dan direksi di BUMD, benar-benar sosok yang mempunyai kompetensi dalam menjalankan perusahaan agar lebih sehat lagi.
"Jadi langkah itu yang perlu kita lakukan, agar kita mendapatkan orang yang betul-betul profesional di BUMD kita ini," tegasnya.
Disinggung mengenai masih adanya tiga BUMD yang hingga saat ini belum melakukan RUPS, yakni, Permodalan Investasi Riau, Riau Air (RA) dan Sarana Pembangunan Rakyat (SPR), Andi Rachman demikian sapaan akrabnya, mengatakan, akan memberikan keringanan dengan tidak mematok berapa deviden yang harus dicapai.
"Biar mereka saja yang menentukan itu. Yang penting bagaimana mereka bisa kelola BUMD sesuai Perda. Kita juga sudah mengirimkan surat kepada mereka agar secepatnya mengadakan RUPS," tambahnya.
Sementara itu, Deputy Akuntan Negara BPKP, Gatot Darmasto, yang juga hadir dan memberikan sambutan pada rakor tersebut mengatakan, telah mengumpulkan seluruh BUMD Riau dan melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut banyak BUMD yang tidak benar dalam menjalankan manajemen BUMD.
"Jadi setelah dilakukan evaluasi, banyak dari BUMD yang tidak patuh terhadap perundang-undangan. Solusinya adalah dengan melakukan perbaikan di BUMD," ujar Gatot.
Lebih jauh dikatakannya, sejauh ini BUMD Riau lebih banyak membebani APBD Riau, sehingga banyak dari BUMD yang hanya mengandalkan APBD dalam menjalankan perusahaan. Buntutnya, perusahaan seperti itu tidak maksimal kinerjanya dan lebih banyak menghabiskan uang rakyat.
"Kita lihat BUMD Riau lebih membebani APBD Riau, jika nantinya dibenahi maka akan lebih berkontribusi terhadap APBD," tegasnya.
Hidupkan RA
Sementara itu, Kabupaten Inhil, berminat untuk kembali menghidupkan PT RA. Terkait halitu, Pemkab Inhil juga telah mengirimkan surat kepada Pemprov Riau agar segera dilakukan RUPS terhadap PT RA.
Plt Gubri pun mengaku telah menerima surat dari Pemerintah Kabupaten Inhil. Isinya Pemkab Inhil meminta agar Pemprov segera melakukan RUPS RA, dengan tujuan meminta kejelasan soal pemegang saham di perusahaan penerbangan daerah tersebut.
"Saya sudah tunjuk Asisten II untuk mempelajari dan memetakan semuannya termasuk RUPS. Itu pasti dilakukan," katanya.
Persoalan yang terjadi di salah satu perusahaan plat merah itu, kata Andi Rachman tidak bisa didiamkan begitu saja. Namun karena Pemprov Riau masih melakukan agenda penyelesaian masalah yang lain, jadinya RUPS PT Riau Air belum bisa dilakukan.
"Dengan adanya surat dari Bupati Inhil tentu kami siapkan untuk dilaksanakan RUPS. Kami pelajari dulu dari berbagai sisi, baik sisi legalnya maupun sisi bisnisnya," tutupnya. ***