Penerimaan PBB Terealisasi Rp29,05 Miliar

Senin, 12 Oktober 2015 - 21:40 WIB
Staf Dispenda Kota Dumai melayani warga yang mengurus pembayaran PBB.

DUMAI (HR)-Hingga triwulan III 2015, Dinas Pendapatan Daerah  Kota Dumai telah merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  sektor perkotaan-pedesaan  Rp29,05 miliar, dari target yang dibebankan, yakni, Rp29.450.000.000.

Kepala Dispenda Kota Dumai, Hendra Usman kepada Haluan Riau mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir pihaknya mengambil-alih penuh penerimaan PBB sektor perkotaan-pedesaan. Sesuai target yang diembankan Rp29.450.000.000 di tahun 2015, sampai akhir triwulan ketiga, yakni, September terealisasi  Rp29.050.000.000.

"Alhamdulillah, animo masyarakat dalam membayar PBB sektor perkotaan-pedesaan (PP) cukup tinggi. Dalam triwulan III saja (Juli-September) penerimaan terealisasi 90 persen lebih. Yakni Rp29.050.000.000 dari target sebesar Rp29.450.000.-000," ujarnya, Senin (12/10).

Hendra yang mengakui sejak PBB sektor PP diserahkan ke daerah, pihaknya langsung membuat terobosan dalam menggenjot minat warga untuk membayar pajak. Baik itu dalam penyuluhan rutin serta pelayanan optimal hingga ke objek pajak bersangkutan.

"Saat ini, jika ada objek pajak yang mengalamai masalah dalam dua hari saja bisa dituntaskan. Sehingga, masyarakat makin bersemangat menunaikan kewajibannya membayar PBB ini," ungkap mantan Camat Sungai Sembilan dan Kepala Dinas Koperasi Kota Dumai itu.

Mulai tahun depan, Dispenda Kota Dumai akan meningkatkan layanan pembayaran PBB sektor PP ini. Dengan bekerjasama dengan Kantor Pos dan Bank Riau-Kepri, mempermudah masyarakat membayar pajak yang bisa dilakukan di pusat kecamatan terdekat.

"Perihal MoU dengan PT Pos dan Bank Riau-Kepri sudah tuntas. Tinggal pelaksanaannya yang mudah-mudahan bisa terealisasi tahun depan," tuturnya.
Lanjut Hendra, dengan adanya kerjasama dengan kedua pihak tersebut diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan sektor PBB ini. Apalagi, sektor PBB merupa-kan primadona dan tertinggi dalam porsi PAD Kota Dumai.

"Sejak diserahkan ke daerah, tunggakan PBB sektor PP menurun secara signifikan. Jika sudah bisa membayar PBB di kecamatan masing-masing, saya optimis tunggakan makin menciut dan nominal PAD dapat mening-kat," pungkasnya.***

Editor:

Terkini

Terpopuler