PEKANBARU (HR)-DPRD Riau berencana akan mengevaluasi kembali APBD Riau tahun 2015. Hal itu menyusul ditemukannya sejumlah anggaran siluman yang tidak diketahui asal-usulnya. Temuan demi temuan tentang anggaran yang tidak diketahui pengusul serta prosesnya itu, biasanya terungkap dalam hearing antara Dewan dan satuan kerja di Pemprov Riau, selaku mitra kerja Dewan.
Sejauh ini, ada beberapa anggaran di sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Pemprov Riau, yang dinilai masuk dalam kategori anggaran siluman tersebut.
Yang cukup mencengangkan, jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Meski tercantum secara sah, anehnya satker yang bersangkutan mengaku tidak tahu siapa pengusulnya dan bagaimana anggaran itu bisa disahkan.
Meski temuan demi temuan tentang anggaran siluman itu terus terkuak, sejauh ini Pemprov Riau masih bersikukuh tidak ada anggaran siluman dalam APBD Riau 2015.
Rencana untuk melakukan evaluasi itu, diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan, Suhardiman Amby. "Sejauh ini sudah ada beberapa temuan. Kalau ada temuan lagi, pasti kita evaluasi," terangnya, Selasa (20/1).
Diterangkannya, beberapa anggaran siluman itu sebelumnya sudah ditemukan saat proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga temuan tentang anggaran siluman itu sudah menjadi catatan dan tidak boleh dilaksanakan.
"Banyaknya ada tiga lembar. Itu (dana siluman dalam APBD Riau 2015, red) tidak boleh dilaksanakan," tegasnya.
Politisi Hanura ini menegaskan, anggaran yang boleh dilaksanakan hanya anggaran pada APBD 2015 versi pembahasan Banggar DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPBD) Pemprov Riau. "Tapi jika ada lagi temuan-temuan seperti itu, itu jelas kita evaluasi," tegas Suhardiman.
Meski sudah berencana melakukan evaluasi, namun Suhardiman mengaku evaluasi itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya belum melihat langsung anggaran apa saja yang tercantum dalam Buku Lintang APBD Riau.
"Sampai saat ini kita belum lihat. Karena kita belum terima bukunya. Yang jelas. kalau tidak jelas siapa yang mengusulkan, itu akan dievaluasi," tegasnya.
Tak Ada
Sementara itu, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, ketika dikonfirmasi terkait hal itu kembali mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya anggaran siluman tersebut.
"Di mana itu, saya malah tidak tahu. Yang mana-mana dana siluman itu, coba tanya sama Ketua TAPD," ujarnya, usai pertemuan Badan Pengelola (BP) REDD+, terkait pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Selasa kemarin di Kantor Gubernur Riau.
Ketika disinggung mengenai langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan anggaran siluman tersebut, Plt Gubri menjawab akan mencari dulu di mana anggaran siluman tersebut. "Saya belum tahu, bagaiman mau menjawabnya," ujarnya lagi.
Seperti dirilis sebelumnya, sejauh ini sejumlah anggaran yang dinilai tak bertuan dalam APBD Riau 2015, terus terungkap dalam pembahasan antara komisi di DPRD Riau dengan satker di lingkungan Pemprov Riau.
Di antaranya, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebesar Rp67 miliar, di Dinas Cipta Karya Rp6 miliar, Dinas Perhubungan Rp100 juta dan terakhir di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pedesaan (BPM-Bangdes), terkait pengadaan rumah layak huni sebesar Rp4,8 miliar.
Meski tercantum dalam APBD Riau 2015, para kepala satker tempat di mana anggaran itu berada, malah mengaku tidak mengetahui siapa pengusul anggaran itu serta bagaimana prosesnya hingga bisa tercantum dalam Perda APBD 2015. (rud, nur)