Ratusan Mahasiswa Tuntut Pendidikan Gratis

BANGKINANG (HR)- Ratusan pelajar dan mahasiswa menggelar demonstrasi ke Kantor DPRD Kampar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Rabu (3/12). Massa menuntut digratiskannya biaya pendidikan. Mereka juga mempertanyakan belum cairnya anggaran untuk beasiswa mahasiswa Tahun 2014.

 

Namun sayang, kedata­ngan massa hanya disambut seorang anggota DPRD Kam­par, yakni Syahrul Aidi, yang juga anggota Komisi II DPRD Kampar. Massa terdi­ri dari PRD Kampar, LMND Kam­par, SRMI Kampar, BEM STI­KIP Kampar, DLM STIE, PE­KAT IB Kampar, IPPTD, FPI Kampar, BMR Kampar, BEM

 

Polkam, Aliansi Pelajar se-Kampar, Aliansi 4 kam­pus se-Kampar dan FKMKI.

 

Setelah menyampaikan orasi beberapa menit di de­pan Gedung DPRD Kampar, massa kemudian melakukan dialog dengan Syahrul Aidi di ruang Banggar DPRD Kam­par. Turut hadir dalam dia­log ini Kabag Ops Polres Kampar, Kompol M Ha­ra­hap, Kasat Sabhara, AKP Ami­rullah, Kasat Intel, AKP Supriyadi dan Kapolsek Bangk­inang Kota.

 

Dalam dialog tersebut, ko­ordinator aksi, Anwar, me­min­ta DPRD Kampar mem­per­ju­angkan pendidikan gra­tis hing­ga tingkat perguruan tinggi. Anwar juga mem­per­tanyakan belum cairnya bea­sis­wa untuk mahasiswa di Kampar, pa­da­hal bahan ma­ha­siswa seba­nyak 6.000 orang sudah dive­rifikasi di­nas ter­kait.

 

Menanggapi tuntutan ma­hasiswa dan pelajar, ang­gota Komisi II DPRD Kam­par, H Syahrul Aidi Maazat, me­nyampaikan permohonan ma­afnya karena dia telat me­ngikuti pembahasan Ran­­ca­ngan Anggaran Pen­da­patan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015, ka­re­na baru saja pulang dari Turki.

 

Dia menyebutkan, pendi­di­kan gratis sudah diterap­kan di beberapa negara, di antaranya, di Turki dan Me­sir. "Bahkan di Mesir ma­hasiswa selain digratiskan dikasih uang," ujar Syahrul.

 

Menurut Syahrul, negara Indonesia ini sudah salah urus. Jika pemerintah mau, tuntu­tan pendidikan gratis itu bisa diwujudkan. Politisi PKS itu menyebutkan, beta­pa besar­nya penghasilan negara seper­ti di PT Freeport di Papua.

 

Syahrul juga menjela­s­kan, untuk pendidikan gratis di tingkat perguruan tinggi ini masih memerlukan wak­tu, sebab untuk tingkat SMA atau Madrasah Aliyah saja belum bisa diwujudkan. Ter­kait usulan yang disam­paikan mahasiswa, Syahrul juga me­nyampaikan, bahwa usulan yang disampaikan ini belum pasti bisa masuk APBD 2015 se­bab untuk sa­at ini telah ma­suk dalam pem­bahasan di ba­dan ang­garan DPRD Kam­par.

 

"Agar nanti tidak salah paham dan jangan nanti kami disalahkan, untuk ang­garan 2015 pada bulan Juli lalu sudah ditandatangani nota kesepahamannya di KUA PPAS," terang Syahrul.

 

Mengenai tuntutan pen­cairan dana beasiswa yang disampaikan mahasiswa, Syahrul berjanji akan me­manggil dinas terkait se­perti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Ba­gian Kesra Setdakab Kam­par, usai sidang paripurna, Senin (8/12) mendatang.***